Negara-negara Islam Merespons Ketidakpastian Global

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama anggota Islamic Chamber of Commerce, Industry, and Agriculture di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS--Merespons ketidakpastian perekonomian global, negara-negara Islam mesti mempererat kerja sama, terutama di bidang perdagangan, industri, dan agrikultur. Kerja sama itu untuk meningkatkan peluang ekspor dan investasi agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Dalam pembukaan Islamic Chamber of Commerce, Industry, and Agriculture (ICCIA) Pertemuan Dewan Direksi ke-27 dan Pertemuan Komite Keuangan ke-60 di Jakarta, Selasa (23/10/2018), Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pentingnya kerja sama dan solidaritas negara-negara Islam dalam mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi global, terutama dampak perang dagang.

“Dunia sangat dipengaruhi teknologi dan kelompok-kelompok yang mempunyai inovasi besar untuk memajukan perdagangan. Namun, tingkat kemajuan negara-negara Islam berbeda sehingga perlu dibahas bagaimana kerja sama dapat mendorong kemajuan ekonomi bersama,” kata Wapres Kalla.

Dalam kesempatan itu Wapres Kalla menyampaikan, Indonesia berpotensi mengekspor produk halal. Nilai ekspor produk halal Indonesia 35,4 miliar dolar AS atau 21 persen dari total ekspor 2017. Kerja sama dengan negara-negara Islam diyakini bisa meningkatkan ekspor sampai 10 persen dengan nilai 23 miliar dollar AS.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Kadin Indonesia dan ICCIA bekerja sama mempercepat pembangunan infrastruktur. Kerja sama ini membuka peluang bagi 57 anggota negara Islam untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia, seperti dalam pembangunan jalan tol dan akses lokasi pariwisata.

Chief Executive Officer Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PINA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Eko Putro Adijayanto mengatakan, peluang menjaring investor dengan aset di atas 1 miliar dollar AS dari negara-negara Timur Tengah cukup besar. Pemerintah menawarkan skema pembiayaan melalui sukuk syariah untuk meningkatkan daya tarik investasi. (KRN)