Keselamatan Kerja Jadi Prioritas

KOMPAS/NINA SUSILO

Pengunjung mengamati maket Jembatan Holtekamp yang dibangun pada 2015-2018 di gerai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Pekan Infrastruktur Indonesia di Jakarta, Rabu (31/10/2018). Dalam acara yang berlangsung sampai 2 November ini, tak hanya pameran dari seratusan BUMN/BUMD serta perusahaan swasta dan perusahaan asing, diselenggarakan pula seminar, workshop, serta pertemuan bisnis dan pertemuan bilateral.

JAKARTA, KOMPAS – Percepatan pembangunan infrastruktur memang dilakukan sepanjang empat tahun ini. Namun, pengerjaan konstruksi harus diiringi dengan keselamatan kerja.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, dalam membangun infrastruktur apapun, menjaga keselamatan kerja serta keamanan dan kenyamanan pengguna harus menjadi prioritas. Pesan ini disampaikan seusai Presiden menyerahkan sertifikat kompetensi kepada perwakilan tenaga konstruksi di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

“Jangan lagi ada kasus roboh atau kecelakaan kerja. Perhatian juga harus lebih serius di daerah-daerah yang rawan longsor, banjir, atau bencana lain,” tutur Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kemarin, sebanyak 5.900 orang tenaga konstruksi lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Mereka adalah bagian dari 10.000 orang yang menjalani pelatihan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta mengikuti ujian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

KOMPAS/NINA SUSILO

Tenaga konstruksi tampak gembira menerima sertifikat yang menegaskan keahlian mereka. Diharapkan, sertifikasi ini membawa dampak pada kesejahteraan pekerja konstruksi. Dari catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hanya sekitar 10 persen tenaga konstruksi yang besertifikat. Karenanya, Presiden Joko Widodo meminta percepatan sertifikasi ini.

Dari catatan Kementerian PUPera, dari sekitar 8,14 juta tenaga konstruksi, masih kurang dari 10 persen yang memiliki sertifikat. Dari sertifikat yang sudah dikeluarkan, 525.857 dimiliki oleh tenaga terampil seperti analis, teknisi, dan operator serta 241.322 lainnya adalah tenaga ahli.

Untuk mendorong percepatan sertifikasi ini, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, semua tender hanya bisa dimenangkan perusahaan yang memiliki pegawai besertifikat. Atau sebaliknya, perusahaan harus mempekerjakan pegawai yang besertifikat.

Kendati demikian, rendahnya sertifikasi ini juga disoroti Presiden Jokowi. Presiden pun meminta supaya tahun 2019, sertifikasi dilakukan untuk setidaknya sepuluh kali lipat dari jumlah saat ini. Dengan tenaga konstruksi besertifikat, semestinya kualitas infrastruktur yang dibangun akan bisa terus ditingkatkan.

Sertifikasi ini pun membawa harapan perbaikan kesejahteraan untuk para tenaga kerja. Ahmad Fauzan (21) pekerja harian lepas di Provinsi DKI Jakarta kini sudah memiliki sertifikat operator pompa. Dia pun berharap penghargaan kepada pekerja lapangan akan semakin baik seiring dengan penegasan kompetensi ini.

Tak hanya soal keselamatan kerja, Presiden juga berpesan supaya pembangunan infrastruktur memerhatikan lingkungan hidup. Infrastruktur yang dibangun tak boleh merusak lingkungan serta harus memenuhi prinsip-prinsip dan prosedur lingkungan hidup.

Masalah sosio kultural dan ekonomi juga perlu diperhatikan sebab pembangunan infrastruktur kerap membawa perubahan pada kehidupan masyarakat. Karenanya, kata Presiden dalam pesan ketiganya, pembangunan infrastruktur semestinya memperkuat fondasi sosio ekonomi masyarakat, bukan malah merusak.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga perlu diperhatikan. Selain itu, terkait pembiayaan, diharapkan pembangunan infrastruktur tak melulu bergantung pada APBN.

“Tak mungkin semua dibangun dengan APBN. Karenanya saya selalu berpesan dan menekankan semua kementerian, harus creative financing. Jangan monoton dan selalu tergantung pada APBN,” kata Presiden.

KOMPAS/NINA SUSILO

PT Pindad menampilkan eskavator amfibi produksinya dalam Pameran Konstruksi dalamPekan Infrastruktur Indonesia di Jakarta sepanjang 31 Oktober-2 November 2018. Presiden Joko Widodo menyambut baik inovasi yang dilakukan PT Pindad. Selain PT Pindad, masih ada lebih dari seratus gerai baik dari BUMN/BUMD serta perusahaan nasional dan internasional yang turut serta dalam pameran konstruksi ini.

Pembangunan infrastruktur bisa menggunakan skema kemitraan pemerintah dan swasta (PPP), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan pembiayaan investasi non-anggaran (PINA). Sejauh ini, tambah Presiden, pembangunan di daerah dengan IRR (internal rate return) rendah, bisa ditangani pemerintah. Adapun di wilayah dengan IRR sedang, dikerjakan BUMN dan BUMD. Untuk pembangunan dengan IRR tinggi, semestinya diserahkan pada perusahaan swasta.

Selain penyerahan sertifikat kompetensi pada tenaga konstruksi, Presiden sekaligus membuka Pekan Infrastruktur Indonesia yang terdiri atas pameran konstruksi, seminar, workshop, pertemuan bisnis, dan pertemuan bilateral sepanjang 31 Oktober sampai 2 November 2018. Acara ini diselenggarakan Kementerian PUPera dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Menurut Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani, tahun lalu, acara serupa diselenggarakan dan dikunjungi lebih dari 15.000 orang. Tahun ini, diperkirakan pengunjung akan melebihi 25.000 orang. Sebab, acaranya dua kali lebih besar. Selain itu, transaksi yang terjadi sepanjang acara diharap jauh melebihi transaksi pada acara tahun lalu yang berkisar 22,7 miliar dollar AS.

KOMPAS/NINA SUSILO

Para siswa-siswi SMK yang menghadiri penyerahan sertifikat kompetensi pada tenaga konstruksi berebut bersalaman dan berfoto dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (31/10/2018) di Jakarta. Dari catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hanya sekitar 10 persen tenaga konstruksi yang besertifikat. Karenanya, Presiden meminta percepatan sertifikasi ini.

Presiden menambahkan, fokus pembangunan infrastruktur sepanjang empat tahun ini tak hanya membuka konektivitas dan keterisolasian. Meskipun konektivitas memudahkan dan menurunkan biaya transportasi dan logistik, infrastruktur ini juga mempersatukan Indonesia dan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Jadi jangan (pembangunan infrastruktur) hanya dilihat urusan ekonomi, tetapi juga urusan mempersatukan bangsa ini dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Jokowi.