Pembangunan Tetap Jadi Fokus

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sebagian jalan tol ruas Salatiga-Boyolali yang memasuki tahap penyelesaian di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/10/2018). Beberapa titik pada ruas tol Batang-Semarang dan Salatiga-Boyolali masih dalam proses pembangunan seperti infrastruktur jembatan dan sisa lahan yang telah selesai proses pembebasannya.Kompas/P Raditya Mahendra Yasa22-10-2018

JAKARTA, KOMPAS-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan program pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus pemerintah sampai 2019.  Sekitar 84 persen dari anggaran sebesar Rp 110,7 triliun di AOBN 2019 akan digunakan sebagai belanja modal.

Meski demikian, pemerintah diharapkan mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan infrastruktur itu fasilitas untuk mendistribusikan uang ke daerah. Pada 2019, semua harus memastikan jangan ada proyek mangkrak, meski bukan berarti tidak harus selesai karena ada proyek tahun jamak,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Senin (5/11/2018), di Jakarta.

Pada 2019, Kementerian PUPR menyiapkan 3.900 paket proyek. Sebagian besar paket proyek ada di Direktorat Jenderal Bina Marga, yakni 3.400 paket, senilai Rp 30 triliun.

Selain proyek tahunan, ada juga proyek tahun jamak seperti bendungan. Menurut rencana, tahun depan pemerintah akan mulai membangun 9 bendungan dari program pembangunan 49 bendungan baru pada periode 2015-2019. Lelang dimulai bulan ini dan ditargetkan selesai Maret 2019.

Pada tahun anggaran 2019, Kementerian PUPR juga akan menerapkan pembiayaan infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) perihal ketersediaan layanan dengan anggaran Rp 5,1 triliun.

Skema baru itu akan diterapkan untuk preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) Rp 1,1 triliun, preservasi jalan trans Papua ( Wamena-Mumugu) Rp 1,9 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utara Pulau Jawa Rp 0,8 triliun, serta preservasi jalan dan  jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,2 triliun.

Basuki menambahkan, penggantian jembatan dengan skema ketersediaan layanan itu untuk mengganti jembatan lama bertipe Callender Hamilton yang kebanyakan dibangun pada 1970-an. Pelaksanaan pembangunan dilakukan 3 tahun dan pembayaran kepada badan usaha dilakukan mulai tahun keempat hingga tahun ke-15.

“Ini sudah mulai dilakukan tender. Ada yang menyatakan minat. Sudah ada yang prakualifikasi lelang,” ujar Basuki.

Proyek prioritas lain yang disiapkan adalah bendungan. Tahun ini, dari rencana membangun 14 bendungan, masih ada satu bendungan yang belum bisa dilelang, yakni Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemungkinan, pembangunan bendungan tersebut akan digeser menjadi tahun depan.

Evaluasi

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat, komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia mesti diapresiasi. Pembuatan berbagai skema, baik penugasan maupun KPBU, dinilai sebagai terobosan positif.

Namun, tambah Enny, dampak pembangunan infrastruktur terhadap dunia usaha perlu dievaluasi. Dalam dua tahun terakhir, investasi masih bergerak di sektor primer dan tersier. Adapun sektor sekunder yang menjadi lokasi industri pengolahan atau manufaktur tidak terlihat dampaknya. (NAD)