JAKARTA, KOMPAS — Pemerataan pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mengatasi ketimpangan. Oleh sebab itu, segmentasi dana alokasi khusus atau DAK pendidikan perlu diperinci agar lebih optimal.
Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), DAK berdampak signifikan terhadap penurunan rasio gini. Rasio gini mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.
Kenaikan 1 persen dari DAK berpengaruh pada turunnya rasio gini sebanyak 0,01 poin.
Berbeda dengan DAK, setiap 1 persen kenaikan dana alokasi umum (DAU) justru meningkatkan rasio gini sebesar 0,01 poin. ”Hal ini menandakan DAK digunakan secara spesifik dibandingkan DAU,” kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati dalam paparan di Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Namun, secara spesifik, DAK untuk belanja pendidikan tidak menunjukkan dampak pada penurunan angka kesenjangan. Setiap kenaikan rasio belanja pendidikan terhadap total belanja dalam APBD sebanyak 1 persen, angka rasio gini naik 0,01 poin.
Menurut peneliti Indef, Rusli Abdullah, jika DAK pendidikan di tingkat daerah memperhatikan segmentasi penganggaran, dampaknya akan signifikan terhadap penurunan angka ketimpangan. Segmentasi itu terdiri dari output (capaian kuantitatif secara jangka pendek), outcome (capaian kualitatif secara jangka panjang), impact (dampak), dan benefit (manfaat).
Rusli berpendapat, saat ini tahap pemanfaatan anggaran masih di tataran output. Hal itu tampak dari pembangunan fisik fasilitas pendidikan.
Sementara pemanfaatan anggaran untuk program kualitatif di tahap outcome, manfaat, dan dampaknya belum terlihat. Untuk mengoptimalkan, Rusli berpendapat, pemerintah daerah harus memfokuskan anggaran ke program-program yang berorientasi kegiatan belajar dan mengajar. Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga terkait harus memiliki indikator yang mengukur pemanfaatan anggaran secara kualitatif.
Apabila optimalisasi tersebut dilakukan saat ini, Rusli mengatakan, dampaknya terhadap penurunan kesenjangan dapat terlihat 3-4 tahun ke depan. Selain itu, indikator literasi dan angka pengangguran pun dapat terdampak dalam rentang waktu yang sama.
Dihubungi secara terpisah, Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menolak memberikan komentar terhadap DAK pendidikan dan dampaknya terhadap ketimpangan daerah. Demikian juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Airin Rachmi Diany belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.
