Lahan yang disiapkan untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Perum Perumnas di Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (29/4). Proyek yang termasuk Program Sejuta Rumah tersebut akan terdiri dari 18 blok dengan 5.400 unit rusunami.Kompas/Raditya Helabumi (RAD)29-04-2015
JAKARTA, KOMPAS--Pemerintah sedang menyiapkan program penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, tentara, dan polisi. Program ini ditargetkan bisa berjalan secara bertahap mulai tahun depan.
Pemerintah telah beberapa kali menggelar rapat terbatas untuk menyiapkan program penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, tentara, dan polisi.
Pada Rabu (7/11/2018), Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat lanjutan. Rapat kemarin dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Hadir pula beberapa pimpinan bank milik negara.
”Saya kira kita sudah membicarakannya. Tapi saya minta masukan tentang pelaksanaan di lapangan seperti apa. Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi 945.000 aparatur sipil negara, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri,” kata Presiden pada pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden.
Tujuan penyediaan rumah layak tersebut, lanjut Presiden, agar aparatur negara semakin konsentrasi dalam bekerja. Disamping itu, berbagai kegiatan dalam program itu akan memberi efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat, Bambang menyatakan, 930.000 aparatur negara belum memiliki rumah pribadi. Angka ini mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka masih menyewa atau tinggal di rumah dinas. Untuk itu, percepatan penyediaan rumah bagi aparatur negara sangat dibutuhkan.
Perihal lahan pembangunan rumah, jelas Bambang, pemerintah akan menggunakan tanah milik negara. Untuk itu, Kementerian ATR dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bertugas mendata lahan yang potensial digunakan, terutama yang berlokasi di wilayah perkotaan atau kawasan suburban sepanjang memiliki jaringan transportasi publik memadai ke pusat kota.
Untuk konsep rumah, menurut Bambang, pemerintah akan fokus pada rumah susun hak milik. (LAS)
