Bekraf Dorong Ekonomi Kreatif yang Inklusif

KOMPAS/MEDIANA

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf

NUSA DUA, KOMPAS — Badan Ekonomi Kreatif memastikan tema kreativitas yang inklusif akan tetap dipakai dalam penyelenggaraan Konferensi Dunia Mengenai Ekonomi Kreatif pada tahun-tahun selanjutnya. Tema ini dinilai sesuai dengan pesatnya perkembangan industri kreatif yang lintas batas negara dan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas.

”Tema kreativitas yang inklusif adalah murni ide Indonesia. Dunia telah mengakuinya,” ujar Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf saat menutup konferensi pers hari ketiga perhelatan Konferensi Dunia Mengenai Ekonomi Kreatif (WCCE) 2018, Kamis (8/11/2018) sore, di Nusa Dua, Bali.

Dia mengatakan, inklusif telah menjadi napas sejumlah pelaku industri kreatif lokal. Sebagai contoh, sejumlah karya desain grafis selalu memasukkan fakta keanekaragaman budaya Indonesia.

Contoh nyata inklusif, kata Triawan, adalah pemakaian tenaga kerja lokal dalam setiap proyek pembangunan. Presiden Joko Widodo selalu meminta agar pengerjaan infrastruktur dilakukan secara padat karya dan pekerja sekitar lokasi pembangunan. Dengan demikian, dampak ekonominya bisa langsung dirasakan masyarakat.

”Inklusif berarti keadilan. Inklusif adalah pemerataan. Begitu kami mempercayai,” ucapnya.

Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah Bekraf Endah Wahyu Sulistianti mengemukakan, penyelenggaraan WCCE akan berlangsung kembali pada 2020. Bekraf bersama Kementerian Luar Negeri segera membentuk sekretariat bersama untuk mengurus aneka keperluan WCCE, antara lain mekanisme baku perhelatan dan jadwal kerja menuju WCCE 2020.

”Logo WCCE tetap. Tema kreativitas yang inklusif juga terus dipakai. Namun, subtema pembahasan konferensi, kan, terus berkembang sesuai tren di industri sehingga itu nantinya diputuskan kemudian,” ujarnya.

Endah menyebut Pemerintah Uni Emirat Arab telah mengirim proposal khusus kepada Bekraf. Isinya adalah pengajuan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan WCCE 2020. Hal ini telah diterima dan disetujui Indonesia.