JAKARTA, KOMPAS
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memenangi kompetisi global dan menyejahterakan rakyat. Pemerintah mengajak dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi untuk bergotong-royong menyukseskan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyampaikan hal ini saat menerima Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (14/11/2018). Pertemuan dihadiri antara lain, Ketua KPVN Anton J Supit, Wakil Ketua KPVN Mafirion Syamsudin, Pengarah KPVN Tadjuddin Noer Effendi, Anggota KPVN Arie Sudjito, dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemennaker Bambang Satrio Lelono.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat sipil dan dunia usaha, meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan pemerintah dalam rangka mempercepat peningkatan kompetensi warga negara. Mari kita terus gelorakan pelatihan vokasi untuk membantu anak-anak kita agar mempunyai keterampilan berkualitas dalam era kompetisi global,” kata Hanif.
Pengembangan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan era revolusi industri 4.0 menjadi kebutuhan mutlak agar generasi muda kompeten dan siap memasuki pasar kerja. Pelatihan vokasi juga menjadi terobosan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja, yang 72,89 juta pekerja di antaranya hanya berpendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar.
Hal ini membuat Presiden Joko Widodo di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kemenaker, Kota Bekasi, Jawa Barat, 27 Desember 2017, mencanangkan tahun 2018 sebagai momentum menyiapkan sistem pembangunan SDM Indonesia untuk diwujudkan tahun 2019.
Adaptif
Menaker membentuk KPVN yang berisi perwakilan pemerintah, legislatif, dunia usaha, serikat buruh, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menyiapkan desain besar sistem pelatihan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja dalam era revolusi industri 4.0. KPVN berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kadin Trier dari Jerman, untuk mewujudkan kesepakatan Presiden Joko Widodo dan Kanselir Jerman Angela Merkel yang dibuat di Berlin, April 2016.
Anton, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagekerjaan dan Hubungan Industrial, menjelaskan, pelatihan vokasi sangat dibutuhkan dunia usaha untuk meningkatkan efektivitas perekrutan tenaga kerja. Perusahaan pun akan lebih efisien karena pekerja yang baru direkrut bisa langsung bekerja sesuai kebutuhan.
“Kita harus terus menyosialisasikan pelatihan vokasi sebagai bagian penting dalam sistem pengembangan SDM nasional. Pemahaman ini penting agar pelatihan vokasi menjadi tempat peningkatan keterampilan dan kompetensi yang bergengsi karena lulusannya kompetitif di pasar kerja global,” ujar Anton. (HAM)
