BOGOR, KOMPAS-- Pemerintah semakin fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, yang dititikberatkan pada keterampilan. Terkait upaya itu, 72.000 profesional akan direkrut untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan.
Harapan untuk mempercepat pembenahan kualitas sumber daya manusia itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas terkait pembangunan kualitas sumber daya manusia bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11/2018). Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas setelah percepatan pembangunan infrastruktur mulai rampung.
“Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita. Bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, mengejar kemajuan bersama,” kata Presiden Joko Widodo dalam pengantar rapat terbatas.
Menurut Presiden, ada dua kunci pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pertama, perbaikan sistem pendidikan, terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Langkah kedua, meningkatkan keterampilan pencari kerja melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi.
Sejauh ini, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Indonesia pada 2018 sebesar 60,81. Nilai ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia termasuk kelompok menengah bawah.
Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy menyampaikan, pada 2019 diusulkan untuk merekrut 72.000 guru sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berlatar belakang profesional sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Revitalisasi SMK juga dilakukan untuk 3.000-4.000 sekolah. SMK yang menjadi prioritas antara lain berkaitan dengan kelautan, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.
Hal serupa diterapkan di pendidikan tinggi. Di sekitar 260 politeknik di Indonesia, kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, 50 persen pengajar harus berlatar belakang dunia industri. Dengan demikian, pembelajaran di politeknik sesuai dengan kebutuhan industri.
Pengembangan sumber daya manusia ini didukung anggaran di APBN 2019 dengan alokasi Rp 492 triliun untuk pendidikan dan Rp 123 triliun untuk kesehatan.
Bonus demografi
Pendiri sekaligus ekonom senior Center of Reform On Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini berpendapat, dalam 5-10 tahun mendatang, Indonesia perlu memiliki tenaga kerja terdidik dan terampil. Kebijakan ketenagakerjaan bukan semata-mata menciptakan lapangan kerja yang masif.
"Lima tahun mendatang, mulai 2019, adalah periode terakhir bonus demografi. Puncak bonus pada 2030. Banyak negara berhasil memanfaatkan momentum ini. Indonesia jangan sebaliknya, mengimpor tenaga kerja terdidik dan terampil," ujar dia.
CORE Indonesia menyarankan pemerintah mendorong produksi dan produktivitas nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Hendri menekankan, digitalisasi di era industri 4.0 bukan sekadar menyasar sektor industri manufaktur dan turunannya.
"Struktur angkatan kerja Indonesia didominasi lulusan pendidikan menengah ke bawah. Mereka perlu diikutkan pelatihan keterampilan sehingga cepat terserap industri. Pemerintah juga perlu memetakan suplai dan permintaan keterampilan terlebih dulu," kata Hendri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 7 juta penganggur di Indonesia pada Agustus 2018. Adapun penduduk bekerja sebanyak 124,01 juta orang.
Di acara Kongres Nasional Indonesia Kompeten yang diselenggarakan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menyebutkan, perkembangan industri berbasis teknologi mengakibatkan jenis-jenis pekerjaan tertentu berkurang. Namun, perkembangan industri berbasis teknologi juga membuka jenis-jenis pekerjaan baru.
Oleh karena itu, lanjut Hariyadi, program peningkatan kompetensi dan pemagangan harus sesuai dengan kebutuhan industri dan jenis investasi. (INA/MED/FER)
