Tol Laut Diusulkan Diserahkan ke Swasta

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Ilustrasi _ Kapal Bintan Utama akan memulai pelayaran perdana tol laut selatan Jawa di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (9/5/2018). Kapal dengan kapasitas 4.200 ton ini memiliki rute Cilacap-Banyuwangi-Celukan Bawang (Bali) Pulang-Pergi.

JAKARTA, KOMPAS - Program Tol Laut yang sudah dijalankan sejak empat tahun lalu dinilai belum bisa memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Rute-rute Tol Laut bersinggungan dengan pelayaran swasta sehingga dinilai mematikan pelayaran swasta.

"Tol Laut itu kan dapat subsidi sedangkan pelayaran swasta mengikuti harga pasar. Pada rute-rute tertentu mereka berhimpitan sehingga persaingannya tidak seimbang dan akhirnya pelayaran swasta merugi dan banyak yang sudah megap-megap," kata Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Rute-rute yang berhimpitan antara kapal Tol Laut dan kapal swasta misalnya di rute Tanjung Perak-Timika atau Tanjung Perak_Fakfak. Tol Laut memiliki cukup banyak rute dan selama ini pemerintah mengganggap tidak ada pelayaran di jalur tersebut. "Asumsi tersebut salah," kata Siswanto.

Menurut Siswanto, pelayaran swasta memang telah dilibatkan dalam program Tol Laut mulai tahun lalu melalui lelang. Ada tiga perusahaan yang memenangi lelang tender Tol Laut, yakni PT Mentari Sejati Perkasa, PT Temas Line Tbk, dan PT Meratus Line. Namun, akan lebih baik lagi jika subsidi Tol Laut dihentikan dan biarkan mekanisme pasar yang bekerja. Jika tidak, subsidi Tol Laut dibuka seluas-luasnya bukan hanya untuk perusahaan BUMN, tapi bagi semua pelayaran swasta yang melayani rute Tol Laut.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, program Tol Laut belum efektif menurunkan harga barang-barang di daerah. "Jangankan menurunkan harga barang-barang di daerah, defisit neraca dagang kita malah membengkak, harga harga di daerah ya tetap mahal," kata Enny.

KOMPAS/M CLARA WRESTI

Sebuah kapal Tol Laut sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Subsidi Tol Laut juga tidak efisien karena kapal berangkat dengan muatan penuh tapi pulang dengan muatan kosong. Sedangkan jika akan disubsidi 100 persen, program Tol Laut akan semakin membebani anggaran negara. Menurut Enny, harga barang-barang di daerah akan turun jika pemerintah mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi daerah. Industri pelayaran domestik pun akan hidup dan berkembang tanpa perlu disubsidi. Ini dilakukan dengan adanya muatan kembali ke pulau Jawa dan mengatasi ketidakseimbangan muatan yang selama ini jadi masalah.

Enny berharap, pemerintah memiliki konsep Tol Laut yang lebih jelas dari filosofi hingga teknis operasionalnya. "Kalau mau Tol Laut, transportasi barang antar pulau antar provinsi melalui laut, yang dibangun bukan angkutan mobilitas orang, tapi mobilitas barang. Dengan demikian akan menurunkan biaya logistik. Jangan hanya sekedar jargon tapi implementasinya tidak nyambung," imbuh Enny.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memutuskan akan melakukan evaluasi terhadap program layanan perintis. Setelah 18 tahun dilaksanakan dengan memberikan subsidi, belum pernah ada evaluasi mengenai seberapa jauh program perintis bisa menghidupkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilayani.

Program perintis dijalankan dengan memberikan subsidi kapal perintis penumpang dan barang dikenal kapal Sabuk Nusantara, subsidi angkutan barang tol laut, kapal ternak, ada juga program subsidi kapal-kapal penumpang kelas ekonomi. Program subsidi tersebut merupakan bagian kewajiban pelayanan publik, bahwa negara harus hadir karena rute-rute tersebut belum memiliki nilai komersial.

Saat ini ada 113 rute kapal perintis diselenggarakan pemerintah. Besaran subsidi yang dianggarkan program tol laut pada tahun 2018 mencapai Rp 447 miliar. Sedangkan subsidi untuk kapal perintis Rp 1,1 triliun.

“Apabila tidak dievaluasi, anggaran subsidi untuk perintis akan dikurangi 20-30 persen. Memang belum definitif (anggaran) akan dikurangi, tetapi evaluasi ini sangat penting untuk mengukur keefektivitas program,” ujar Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Wisnu Handoko.

Wisnu menambahkan, pihaknya akan melihat sampai seberapa jauh ekonomi di daerah layanan tumbuh. “Evaluasi juga akan melihat tingkat keterisian kapal. Rute mana saja yang tingkat keterisiannya sudah mencapai di atas 60 persen, mana yang hanya 60-40 persen, dan di bawah 40 persen,” kata Wisnu.