JAKARTA, KOMPAS - Luasnya wilayah perairan Indonesia membutuhkan penjagaan dan pengamanan demi terciptanya iklim bisnis yang baik. Oleh karena itu, Indonesian National Shipowners\' Association (INSA) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sinergi antara INSA dan TNI diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Perbantuan Personel TNI kepada Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners\' Association (INSA).
"Kerja sama ini sangat penting karena akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha pelayaran untuk menjalankan bisnisnya. Pertemuan ini merupakan momen bersejarah bagi INSA dan TNI yang bersinergi dalam rangka penanganan masalah keamanan di laut," kata Carmelita usai penandatanganan MoU di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jumat (30/11/2018) lalu.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Peran dan dukungan TNI sangat strategis dalam rangka memberikan pembinaan dan keamanan di laut, sehingga memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan ketenangan berusaha bagi para pelaku usaha pelayaran niaga nasional.
Melalui sinergi INSA bersama TNI ini diharapkan problematika usaha angkutan laut tentang keamanan dan kenyamanan berusaha di laut ini dapat terselesaikan secara kondusif. Sehingga program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik melalui program Tol Laut dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat terlaksana lebih optimal.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menilai sinergi antara INSA dengan TNI sangatlah relevan dengan tugas pokok TNI yaitu melakukan pembinaan wilayah pertahanan. Hal ini tak lepas untuk mendukung kebijakan tol laut pemerintah.
"Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini memberikan dampak yang sangat siginifikan yaitu dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting pembinaan wilayah pertahanan Indonesia kita bisa laksanakan sebaik-baiknya," ucapnya.
Pelabuhan Patimban
Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perhubungam Laut R Agus H Purnomo mengatakan akan segera mempercepat penandatanganan kontrak kerja paket-peket pembangunan fase I Pelabuhan Patimban. Hingga pekan lalu, baru dua paket yang kontrak kerja samanya telah ditandatangani. "Kami targetkan Pelabuhan Patimban akan bisa dibuka (soft launching) pada pertengahan 2019. Dan akan diresmikan pada akhir 2019," kata Agus.
Seperti diketahui, fase I pembangunan Pelabuhan Patimban terdiri dari sembilan paket. Dan masih ada tujuh paket pekerjaan yang masih belum ditandatangani. Pada Jumat pekan lalu, kontrak pekerjaan paket 2 telah ditandatangani. Kontaktor yang mendapatkan pekerjaan adalah kontraktor Joint Venture yang terdiri dari Toyo Construction Co., Ltd., PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Wakachiku Construction Co., Ltd.
Pekerjaan paket 2 terdiri dari konstruksi pemecah gelombang (breakwater), dinding laut (seawall), pengerukan alur pelayaran, dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
Dijelaskan Agus, fase I dibagi dua yakni fase I.1 dan fase I.2. Fase I.1 terdiri dari paket 1,2,3,4,8 dan 9. Sedangkan paket 5,6 dan 7 masuk ke fase I.2.
"Pinjaman dari Jepang untuk fase I.1 sudah ditandatangani November lalu. Sedangkan pinjaman untuk fase I.2 belum ditandatangani," jelas Agus.