Transformasi Ekonomi Melepas Perangkap "Middle Income Trap"
Oleh
Karina Isna Irawan
·2 menit baca
NUSA DUA, KOMPAS - Transformasi ekonomi mesti dilakukan negara-negara berkembang sebagai respons atas ketidakpastian global. Tanpa transformasi ekonomi, banyak negara berkembang akan terjebak dalam perangkap pendapatan menengah atau middleincometrap.
Gagasan tersebut mengemuka dalam The 8th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) pada 6-7 Desember 2018 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tahunan yang diinisiasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan ini dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Rumusan kebijakan di lingkungan global berubah sangat cepat dan dinamis. Indonesia harus mengantisipasi kondisi itu karena bisa berakibat ke nilai tukar, harga komoditas, suku bunga, dan arus modal keluar,” kata Sri Mulyani dalam pembukaan AIFED, Kamis (6/12/2018).
Transformasi ekonomi, lanjut Sri Mulyani, kerap terjadi saat perekonomian global bergejolak. Kesepakatan Amerika Serikat dan China untuk mengentikan perang dagang hanya bersifat temporer. Akibatnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional tetap membayangi. Oleh karena itu, transformasi ke arah ekonomi digital mesti segera direalisasikan.
Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan secara optimal akan memacu produktivitas negara. Namun, pemanfaatan teknologi ini mesti dibarengi peningkatan investasi di bidang pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harapannya, transformasi ekonomi bisa mendorong peningkatan status negara berkembang ke negara maju.
Penyelenggaraan AIFED juga berkerjasama dengan Asian Development Bank dan Pemerintah Australia. AIFED dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan institusi internasional untuk identifikasi tantangan dan strategi kebijakan masa depan. Potensi demografi dan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mewujudkan transformasi ekonomi ini.
AIFED juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instutusi internasional, seperti Prof. Robert Lawrence dari Harvard Kenedy School of Government.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, saran dan masukan dari narasumber yang hadir akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional tahun 2020-2024. Dalam setahun terakhir, pemerintah mencoba menjawab tantangan transformasi ekonomi khususnya kemajuan teknologi.