JAKARTA, KOMPAS — Labor Institute Indonesia menilai, penerapan kebijakan vokasi yang tepat sasaran dan bersinergi dengan kebutuhan perkembangan era industri 4.0 akan memperbaiki produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Kebijakan itu harus ditopang koordinasi segenap pemangku kepentingan di pusat ataupun daerah.
”Pemerintah juga harus merevitalisasi fungsi balai latihan kerja,” kata Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Andy menuturkan, balai latihan kerja (BLK) dapat menjadi sarana yang digunakan di masa persiapan sebelum magang. BLK perlu memiliki kurikulum dan instruktur yang tersertifikasi serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pemerintah dinilai perlu menyinergikan dan menyatukan program vokasi nasional ini ke Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) dengan meningkatkan anggaran LPN tersebut melalui APBN. Saat ini, anggaran vokasi di APBN 2019 semakin meningkat.
”Akan tetapi, yang kami khawatirkan adalah penyerapan anggaran oleh lembaga teknis terkait yang rendah karena proses birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Andy.
Labor Institute Indonesia berpandangan, Kementerian Ketenagakerjaan juga harus segera merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemagangan Dalam Negeri. Dengan demikian, peraturan mesti memperhatikan prinsip dan norma perlindungan kerja bagi tenaga kerja magang.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, Apindo bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2016 dan 2017 menggelar pelatihan bagi 56.000 peserta pemagangan nasional.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Harijanto menyebutkan, saat ini Apindo sedang melakukan proyek vokasi percontohan dengan didukung Kementerian Ketenagakerjaan.
”Tiga minggu lalu akhirnya Ditjen Dikdasmen juga mendukung kami. Proyek vokasi dimulai di Karawang dan Bekasi,” lanjutnya.
Harijanto mengatakan, dengan bantuan pihak Jerman dan bekerja sama dengan beberapa SMK, proyek vokasi difokuskan ke empat jurusan, yakni otomotif, perhotelan, kesehatan, dan ritel.
Pada acara Outlook Apindo 2019, disampaikan pula pentingnya reformasi ketenagakerjaan. Fokus utamanya, antara lain, pendefinisian ulang makna hubungan kerja agar sesuai perkembangan karakter jenis pekerjaan baru saat ini dan mendatang berikut segala implikasinya.
Fokus lainnya adalah keterkaitan pengupahan dengan produktivitas, penyelarasan dengan sistem jaminan sosial nasional ketenagakerjaan dan kesehatan, serta strategi pengembangan keterampilan berikut pembiayaannya.
