logo Kompas.id
EkonomiAPBD Belum Optimal
Iklan

APBD Belum Optimal

Oleh
Karina Isna Irawan
· 3 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/FLgWBmFCSrfYsrjQaYXPoGlpwLg=/1024x576/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2F20181116_KEBIJAKAN_F_web_1542364124.jpg
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri konferensi pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Pemerintah memperbaharui tiga kebijakan baru dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI, yaitu perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

JAKARTA, KOMPAS-- Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinilai belum optimal untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selama ini beberapa daerah mengalokasikan anggaran belanja pegawai jauh lebih tinggi daripada untuk belanja modal atau belanja produktif lainnya.

“Selama ini rata-rata belanja daerah untuk belanja pegawai mencapai 36 persen. Bahkan, waktu sidang kabinet, (terungkap) beberapa daerah ada yang mencapai 60 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sosialisasi Transfer ke dan Dana Desa tahun anggaran 2019 di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000