JAKARTA, KOMPAS--Pemerintah mengalokasikan Rp 3 triliun untuk pembiayaan usaha mikro lapisan terbawah atau ultramikro pada 2019. Pembiayaan ultramikro yang berbasis teknologi digital tersebut untuk mempercepat penetrasi dan keuangan inklusif.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pembiayaan ultramikro yang sudah disalurkan mencapai Rp 1,67 triliun dari pagu alokasi 2018 yang sebesar Rp 2,5 triliun. Pembiayaan ultramikro itu sudah disalurkan ke lebih dari 608.000 pelaku usaha.
Pada 2019, pemerintah menambah alokasi pembiayaan menjadi Rp 3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang berjumlah 58,9 juta adalah pelaku usaha ultramikro. Selama ini mereka masih kesulitan mengakses modal dari perbankan karena berbagai faktor, antara lain tidak memiliki akun bank, lokasi yang sulit terjangkau, atau skala usaha sangat kecil.
Oleh karena itu, sejak 2017 pemerintah memberi pinjaman modal bagi pelaku usaha ultramikro yang dialokasikan dari APBN. Nilai pinjaman maksimal Rp 10 juta dengan jangka waktu kurang dari 52 minggu.
Pembiayaan ultra mikro ini berbeda dengan kredit usaha rakyat (KUR) karena tidak ada agunan untuk kelompok tertentu.
Pembiayaaan ultra mikro kini juga mulai berbasis teknologi digital untuk mempercepat penetrasi dan keuangan inklusif. Ekosistem digital dirintis untuk menyediakan alternatif metode pencairan pembiayaan secara nontunai. Tujuannya, bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar wilayah Indonesia.
“Teknologi digital memungkinkan penetrasi kelompok terkecil tanpa menimbulkan biaya operasional yang tinggi,” kata Sri Mulyani dalam acara peluncuran uji coba digitalisasi pembiayaan ultramikro di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Acara itu juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Digitalisasi pembiayaan ultra mikro menggandeng empat penyedia jasa sistem pembayaran, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (T-Money), PT Telekomunikasi Selular (T-Cash), PT Bukalapak.com (Bukalapak), dan PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay). Pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan dari penyedia jasa untuk melakukan transaksi usaha dan memanfaatkan pasar dalam jairngan di era ekonomi digital.
Kendati masih dalam tahap uji coba, namun digitalisasi pembiayaan ultramikro diharapkan mampu mendorong pengembangan ekonomi digital di lingkup UMKM. Nantinya, fitur layanan yang dimiliki penyedia jasa akan merekam aktivitas pelaku usaha atau debitor secara elektronik sehingga pemerintah dapat memantau pola dan transaksi belanja.
Pelatihan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono menambahkan, debitor pembiayaan ultramikro akan didampigi untuk berbagi pengetahuan, konsultasi usaha, serta pembinaan. Pendampingan juga berfungsi memantau perkembangan usaha debitor dan memastikan kedisiplinan pengembalian pinjaman.
“Untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha, pemerintah bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional untuk pelatihan kewirausahaan,” kata Marwanto.
Pembiayaan ultramikro, lanjut Marwanto, berbeda dengan KUR. Seluruh pembiayaan ultramikro berasal dari APBN, sedangkan KUR dari subsidi bunga.
Untuk itu, prosedur pinjaman melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Saat ini LKBB yang bekerja sama dengan pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Bahana Artha Ventura, dan 18 koperasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan informatika (BAKTI) Anang Latif menambahkan, pemerintah tidak membangun sistem baru untuk digitalisasi pembiayaan ultra mikro, tetap memanfaatkan layanan dari mitra penyedia jasa. Namun, infrastruktur teknologi digital sedang dibangun untuk menunjang pengembangan ekonomi digital.
Pemerintah sedang menggarap proyek Palapa Ring untuk memperluas dan mempercepat akses internet. Proyek ini ditargetkan beroperasi pada 2019.
Akses UMKM terhadap ekonomi digital ditingkatkan. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik, UMKM berkontribusi 60,34 persen terhadap produk domestik bruto RI. (KRN)
