Pekerja menyelesaikan pembangunan Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (1/7). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menyelesaikan pembangunan lima pasar rakyat. Selain pembangunan gedung baru, pelestarian pasar tradisional seharusnya dibarengi dengan mengelola dan melindungi pedagang dan konsumen.Kompas/Priyombodo (PRI)01-07-2014
JAKARTA, KOMPAS--Komoditas yang dijual di pasar-pasar rakyat sebenarnya bisa bersaing dengan komoditas di pasar modern. Namun, harus diakui, pasar rakyat masih perlu dibenahi.
Pembenahan itu tak hanya melalui digitalisasi, namun melalui kolaborasi dengan platform pasar dalam jaringan.
Presiden Joko Widodo menjelaskan, pasar rakyat adalah tempat produk-produk petani, peternak, nelayan, dan pengrajin berkumpul. Produk itu antara lain sayur-mayur dari petani, daging ayam dan sapi dari peternak, serta tahu-tempe dari pengrajin.
Oleh karena itu, pasar rakyat mesti diperhatikan khusus. Dengan cara itu, eksistensi pasar rakyat akan tetap kuat, di tengah gempuran pasar moden.
Pasar rakyat, tambah Presiden, tidak boleh dibiarkan kumuh, becek, bau, dan tanpa tempat parkir yang memadai. Pemerintah pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Daerah dan swasta bisa membantu membenahi pasar rakyat. Dengan demikian, konsumen mau datang ke pasar.
Di sisi lain, pasar bersistem luar jaringan ini harus dihubungkan dengan pasar dalam jaringan. Jika pasar memiliki pasar daring sendiri, konsumen bisa berbelanja dari rumah.
Dari sisi pembayaran, sistem nontunai juga perlu diselenggarakan di pasar rakyat.
“Ini pekerjaan besar kita, pekerjaan Asparindo ke depan,” tutur Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Rakernas Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) 2018 di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Acara itu juga dihadiri antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Ketinggalan
Menurut Ketua Umum Asparindo Joko Setianto, digitalisasi pasar rakyat menjadi target Asparindo. Digitalisasi ini akan dilakukan pada aspek pembayaran, logistik, dan pengadaan barang. Harapannya, berbagai aspek itu menjadi semakin efisien dan biayanya lebih murah.
“Kalau nggak digital, kita pasti ketinggalan,” tutur Joko.
Saat ini, Asparindo bekerja sama dengan PT Alto Network, PT Bank Tabungan Negara (Persero_ Tbk, Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Kerja sama ini diharapkan memudahkan penerapan pembayaran nontunai di pasar rakyat.
Sejauh ini, dari 9.500 anggota Asparindo, yang menerapkan pembayaran nontunai di pasar kurang dari lima persennya. PD Pasar Jaya di DKI Jakarta dan Tangerang Selatan (Banten) menjadi percontohan penerapan pembayaran nontunai.
Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, saat ini Pasar Klewer di Solo (Jawa Tengah) sudah menerapkan sistem nontunai, mulai pembayaran retribusi sampai dengan pembayaran listrik. Oleh karena itu, ia meyakini, pengeloaan pasar mestinya bisa dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. (INA)
