Pemerintah Jepang Bantu Danai Proyek Apartemen di Jakarta
Oleh
Ayu Pratiwi
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang terus dikembangkan, salah satunya melalui proyek pengembangan properti. Untuk itu, perusahaan pengembang properti Jepang di Indonesia memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Jepang. Proyek seperti itu dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kazuhiko Kiyose, Deputy Director General Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism of Japan, menyampaikan, percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jepang menjadi salah satu program Pemerintah Jepang.
”Teknologi dan keterampilan Jepang dapat membantu mengatasi permasalahan negara tetangga kami. Salah satunya dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman,” ujarnya dalam acara peluncuran proyek infrastruktur Branz Mega Kuningan di Jakarta, Selasa (18/12/2018).
Proyek yang terdiri dari kondominium, rental apartemen, dan fasilitas komersial itu merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Jepang melalui Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation (JOIN) dan perusahaan pengembang properti asal Jepang, Tokyu Land Indonesia.
Selain di Mega Kuningan, proyek serupa dibangun di kawasan TB Simatupang dan Bumi Serpong Damai.
Director Overseas Business Division Tokyu Land Indonesia Masaoki Kanematsu mengungkapkan, Pemerintah Jepang memberikan bantuan dana sebesar 6,5 miliar yen atau Rp 839 miliar untuk proyek Branz Mega Kuningan. Total investasi proyek gedung yang menurut rencana mulai dibangun pada 2019 itu mencapai Rp 2,3 triliun.
”Kami berkomitmen untuk melanjutkan bisnis kami di Indonesia. Kami bahagia dapat berkontribusi membangun negeri ini,” kata Kanematsu.
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali menyampaikan apresiasinya untuk investasi Jepang di Jakarta Selatan. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program Jakarta dalam mewujudkan visi Jakarta menjadi kota yang maju, lestari, dan berbudaya.
”Perkembangan Jakarta Selatan ditandai dengan tumbuhnya sentra bisnis, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Untuk itu, Jakarta membuka kerja sama dengan negara lain,” ucap Marullah.
Ia berharap kerja sama antara Indonesia dan Jepang dapat diperluas ke bidang lain, seperti penanganan kemacetan dan pariwisata. ”Kerja sama itu diharapkan dapat mendorong roda perekonomian masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Marullah.
Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1958 dan tahun 2018 menandai peringatan hubungan yang ke-60. Pembangunan infrastruktur kini menjadi salah satu dari 10 pijakan kerja sama kedua negara yang dirumuskan dalam cetak biru ”Proyek 2045”.
Panduan kerja sama di antara kedua negara itu disusun oleh para cendekiawan asal Indonesia dan Jepang, dan telah diserahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pekan lalu (Kompas, 10/12/2018).