Penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Ekonomi Kreatif dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Selasa (18/12/2018) di Jakarta. Isi perjanjian tersebut terkait pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan bagi pengembangan usaha pelaku ekonomi kreatif.
JAKARTA, KOMPAS — Selama ini, kesulitan mendapatkan akses permodalan masih kerap dialami pelaku usaha ekonomi kreatif. Padahal, usaha kreatif diperkiran akan menjadi salah satu penggerak perekonomian negara. Sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Hal tersebut yang melatarbelakangi penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), Selasa (18/12/2018) di Jakarta.
Deputi Akses Permodalan Bekraf Fadjar Hutomo mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk bersinergi dengan lembaga keuangan dalam hal pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ekonomi kreatif, khususnya akses permodalan.
”Bidang ekonomi kreatif ini berpotensi memberi sumbangan terbesar bagi produk domestik bruto. Jumlahnya tidak kecil, sekitar Rp 1.000 triliun. Untuk itu, peningkatan kapasitas pelaku UMKM ekonomi kreatif harus terus didorong,” kata Fadjar. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas pelaku adalah memberikan akses permodalan.
Pemberian akses permodalan bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif binaan Bekraf dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui perbankan dan nonperbankan.
Data Capaian Direktorat Akses Perbankan 2018 menyebutkan, hingga November 2018 sudah ada 1.634 pelaku UMKM ekonomi kreatif yang diberi akses perbankan. Sementara jumlah dana yang dikucurkan Rp 3,3 triliun.
”Target tahun ini Rp 4,4 triliun dengan jumlah pelaku yang mendapat akses sebanyak 900 orang,” ucap Fadjar.
Adapun pada 2019 Bekraf menargetkan ada peningkatan pertumbuhan akses permodalan dan jumlah penerima akses permodalan sebesar 10 persen.
Bekraf memiliki 16 subsektor, seperti aplikasi dan pengembang gim, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio.
Fadjar memperkirakan, ekonomi kreatif nanti menjadi pendamping bagi sektor lain. Bahkan, tidak mustahil pula ekonom kreatif menjadi alternatif pengganti bagi sektor lain.
Menurut Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretaris Perusahaan BTPN Anika Faisal, hubungan antara Bekraf dan BTPN layaknya simbiosis mutualisme. Selain itu, misi BTPN dalam memberdayakan pelaku UMKM juga sejalan dengan Bekraf.
”Hubungannya saling menguntungkan. Perbankan yang tidak kenal dengan industri biasanya takut untuk memberikan akses permodalan. Melalui Bekraf, harapannya BTPN bisa mendapat pengetahuan terkait itu,” kata Anika. Sementara pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi terkait akses permodalan di BTPN.
Anika menilai, kekuatan gabungan dari lembaga keuangan dan pihak pemerintah bisa mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
Sebelumnya, Bekraf telah bekerja sama dengan beberapa bank, seperti BNI, BNI Syariah, Mandiri, dan Maybank, untuk akses permodalan.
Tak hanya akses permodalan, palatihan peningkatan kapasitas juga diberikan kepada pelaku UMKM ekonomi kreatif. Pelatihan itu meliputi literasi manajemen keuangan, penjenamaan, pengemasan, serta pendampingan dan fasilitasi dalam pengurusan kekayaan intelektual.
Dihubungi secara terpisah, Founder dan CEO Kostoom Putry Yuli membenarkan, selama ini Bekraf memberikan banyak dukungan, salah satunya akses permodalan. Namun, Putry yang sudah lebih dulu menemukan investor memilih untuk tidak menggunakan fasilitas akses permodalan yang diberikan Bekraf.
Komponen penting
Putry menambahkan, akses permodalan bagi pengusaha di bidang kreatif merupakan salah satu komponen terpenting. Suntikan dana, menurut Putry, penting untuk mendukung pengembangan usaha rintisan.
Ia mencontohkan, sebelum mendapatkan investor, omzet penjualan per bulan sekitar Rp 10 juta. Kemudian saat ada suntikan dana permodalan dari investor, omzet naik menjadi Rp 160 juta-Rp 300 juta per bulan. (E18)
