logo Kompas.id
EkonomiPemerintah Daerah Perlu...
Iklan

Pemerintah Daerah Perlu Terlibat Mengedukasi Soal Info Palsu

Oleh
MEDIANA
· 3 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/g_wZNkvDOUKZqMMZb6GAo6Qw-Og=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F201810_ENGLISH-PEMILU-DAMAI-MENOLAK-HOAK_A_web_1540396314.jpg
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, (25/3/2018). Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoax.

JAKARTA, KOMPAS - Gerakan edukasi dan pencegahan penyebaran informasi palsu perlu melibatkan pemerintah daerah. Langkah ini dianggap lebih efektif karena bisa menyasar langsung ke masyarakat akar rumput.

Pendiri gerakan #BijakBersosmed Enda Nasution yang dihubungi Kompas, Jumat (4/1/2019), di Jakarta, menyampaikan hal tersebut. Di Indonesia, pemerintah daerah yang secara tegas mendeklarasikan diri melawan informasi palsu adalah Jawa Barat.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000