NTB Harus Melepaskan Ketergantungan dari Sektor Tambang

MATARAM, KOMPAS  - Ketergantungan perekonomian Nusa Tenggara Barat dari sektor tambang harus dilepaskan dan diminimalisasi. Caranya dengan melakukan diversifikasi ekonomi terhadap produk unggulan seperti peternakan sapi dan pariwisata yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi provinsi itu.

“Selama ini perekonomian NTB sangat dipengaruhi oleh produksi tambang di Sumbawa Barat. Ternyata ketika cadangan mulai berkurang, penurunan produksi dan penurunan pengolahan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan NTB, Kamis (4/4/2019) di Mataram, Lombok.

Menurut Bambang, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan diversifikasi ekonomi, yakni ketergantungan terhadap tambang yang harus mulai diminimalisasi. Alasannya harga produk tambang sangat fluktuatif, tidak terbarukan yang suatu saat akan habis. Kemampuan hilirisasi tambang juga harus ditingkatkan, bukan berhenti di smelter namun menciptakan fasilitas turunannya.

Kompas

Menteri PPN/Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengingatkan Pemprov NTB perlu melakukan diversifikasi ekonomi, dan melepas ketergantugan ekonomi dari sektor tambang, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Pemprov NTB, Kamis (4/4/2019) di Mataram, Lombok.

Oleh karena itu NTB memiliki alternatif diversifikasi yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian, seperti sektor pariwisata sebagai quick win yang dapat menghasilkan devisa besar dan dipercepat akselerasinya. Hal itu bisa dilakukan seperti destinasi favorit Gili Trawangan, Lombok Utara, Pantai Senggigi, Lombok Barat, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kute, Lombok Tengah yang akan dilengkapi sirkuit Motogp dan ditargetkan selesai 2021, serta Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa. “NTB harus all out di bidang pariwisata,” ujar Menteri.

Ini juga dapat menjadi alternatif diversifikasi ekonomi Provinsi NTB, mengingat kebutuhan daging sapi dalam negeri sangat besar

Kemudian sektor peternakan, sebab wilayah Kabupaten Sumbawa, Bima dan Dompu, menjadi sentra peternakan sapi Bali, baik sapi bibit maupun sapi potong. Ternak sapi asal wilayah itu dikirim ke Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan.

“Ini juga dapat menjadi alternatif diversifikasi ekonomi Provinsi NTB, mengingat kebutuhan daging sapi dalam negeri sangat besar,” ujarnya.

Perlunya diversifikasi ekonomi NTB mengingat pertumbuhan ekonomi NTB cenderung menurun dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan terkontraksi minus 4,56 persen di 2018. Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Perlambatan ekonomi non tambang disebabkan gempa bumi beruntun Juli-Agustus di Lombok triwulan III 2018.

Tingkat pengangguran dan kemiskinan di NTB masih tinggi meski jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 15,05 persen September 2017 jumlah penduduk miskin menjadi 14,63 persen ( 735.600) pada September 2018. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  rendah di bawah nasional kendati terus meningkat dari tahun ke tahun.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah, Kamis (4/4/2019) memberikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Pemprov NTB 219 di Mataram, Lombok.

“Untuk mencapai target nasional, NTB harus memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 1,55 persen, tingkat kemiskinan maksimal 13,52 persen, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maksimal 3,49, dan IPM sebesar 68,87,” ujar Menteri PPN.

Membangun NTB gemilang

Sementara Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengutarakan program strategis Pemprov NTB berupa ‘Membangun NTB Gemilang’ meliputi program mitigasi bencana, revitalisasi posyandu, zero waste, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pemeliharaan lingkungan, membuka lapangan penguatan kewirausahaan dan peningkatan sumber daya manusia.

“Kami sedang berjuang mewujudkan NTB bersih melalui zero waste, yaitu mengubah pola pikir masyarakat terkait sampah bukan masalah tetapi berkah," ungkapnya.

Kompas

Para Bupati-Wali di Nusa Tenggara Barat, Kamis (4/4/2019) menantangani kerjasama dengan Pemprov NTB, guna menyelaraskan program mitigasi bencana dan zero waste.

Kami sedang berjuang mewujudkan NTB bersih melalui zero waste, yaitu mengubah pola pikir masyarakat terkait sampah bukan masalah tetapi berkah

Kepala Bappeda NTB Ridwansyah mengatakan, Musrenbang NTB tahun 2019 menjadi sangat strategis guna mencapai Visi ‘Membangun NTB Gemilang’ yang dituangkan dalam RPJMD NTB. Untuk mengimplementasikan visi hadir para kepala desa, camat dan Bupati-Walikota, organisasi kepemudaan dan instansi terkait.

Saat itu diberikan penghargaan kepada Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram yang dinilai memiliki rencana terbaik bagi pembangunan daerah. Daerah-daerah itu akan mewakili NTB pada ajang Musyawarah Rencanana Pembangunan Nasional.

Pemprov NTB juga menandatangani kesepakatan bersama dengan bupati/walikota untuk menyelaraskan program pembangunan mitigasi bencana, penanganan sampah melalui zero waste, revitalisasi posyandu, penanganan kemiskinan dan pembangunan desa wisata.