Sinyal Positif bagi Kanal Penyaluran Beras Bulog

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga mengantre untuk mendapatkan bantuan sosial non tunai berupa beras dan telur yang dibagikan di Kantor Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/11/2018). Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang terdaftar tidak mampu agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

JAKARTA, KOMPAS -- Pemerintah tengah membahas beras Perum Bulog untuk menjadi prioritas dalam program bantuan pangan nontunai (BPNT). Hal ini merupakan sinyal positif bagi kanal penyaluran beras Bulog yang tengah menyempit.

Saat ini, Indonesia tengah mengarah pada penerapan BPNT 100 persen kepada sekitar 15 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam penyaluran BPNT, setiap KPM mendapatkan bantuan nontunai senilai Rp 110.000 per bulan yang salah satunya digunakan untuk membeli beras.

Dengan mekanisme BPNT, KPM bebas dalam memilih beras yang dibeli. Berbeda dengan penyaluran beras bersubsidi melalui mekanisme beras sejahtera (rastra), KPM mendapatkan langsung beras Bulog. Dibandingkan dengan BPNT, mekanisme rastra langsung memberikan kepastian penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) bagi Bulog.

"Dengan mekanisme rastra, Bulog menyalurkan beras rata-rata 230.000 ton per bulan. Dalam setahun, Bulog bisa menyalurkannya sebanyak 13 kali. Karena peralihan (ke BPNT), Bulog kehilangan penyaluran tersebut," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurut Darmin, kondisi menyempitnya kanal penyaluran CBP diperparah dengan impor beras yang terlalu banyak pada 2018. Sepanjang 2018, Bulog mengimpor sebanyak 1,78 juta ton beras. Adapun stok awal 2019 yang berasal dari neraca CBP 2018 sebesar 2,1 juta ton.

Hal ini turut berimbas kepada seretnya penyerapan gabah/beras dalam negeri yang ditugaskan pada Bulog. Sebagai pembanding, Bulog menyerap sebanyak 321.123 ton setara beras sepanjang Januari-April 2019 sedangkan pada Januari-April 2018 sebanyak 599.076 ton.

Adapun sepanjang 2018, Bulog menyalurkan 1,2 juta ton CBP untuk rastra. Akan tetapi, sepanjang 2019, Bulog diproyeksikan menyalurkan sebanyak 350.000 ton CBP.

Oleh sebab itu, Darmin mengatakan, pemerintah sedang mengkaji agar sistem BPNT tetap berjalan dengan memprioritaskan beras Bulog yang dijual kepada KPM. "Hal ini menjadi solusi sementara sesuai dengan yang diarahkan oleh Presiden," ujarnya.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan, pihaknya tengah membahas Bulog sebagai pemasok beras dalam program BPNT. Rencananya, dia akan rapat dengan Menteri Sosial terkait hal itu.

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Wahyu Kuncoro mengatakan, saat ini pihaknya secara internal sedang membahas teknis terkait penyaluran beras Bulog dalam program BPNT.

"Kami sedang meninjau regulasi dan aturan terkait yang sudah ada selama ini," ujarnya.