Kementerian PUPR Fokus Selesaikan Proyek pada Tahun Ini

KOMPAS/NINA SUSILO

Bagian ini merupakan saluran pelimpah dari Bendungan Gondang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Selain untuk pengairan, bendungan ini juga digunakan untuk sumber air baku, pembangkit listrik mikrohidro 0,2 megawatt, kawasan konservasi, dan tempat wisata.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memfokuskan penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur sampai akhir 2019. Namun, ada beberapa program pada tahun ini yang diyakini sulit tercapai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (12/6/2019), di Jakarta, mengatakan, pembangunan 65 bendungan menjadi fokus penyelesaian hingga 2023. Pemerintah akan melelang kontrak pembangunan 10 bendungan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada tahun ini.

Sebelumnya, berdasarkan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hanya 9 dari 21 program infrastruktur yang mesti dicapai dalam RPJMN 2015-2019 yang dipastikan tercapai. Delapan program lain dinilai perlu kerja keras untuk menyelesaikannya hingga akhir tahun, sementara empat program sisanya dipastikan sulit tercapai, antara lain karena kendala lahan.

Empat program yang dinilai sulit dicapai itu adalah pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir dan program terkait penyediaan air minum. Selain itu, program sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penyediaan hunian layak.

Dalam rapat, Ketua Komisi V DPR  Fary Djemy Francis mengusulkan agar Menteri PUPR mengalihkan anggaran untuk program-program yang sudah pasti berhasil ke program yang sulit tercapai. Dengan demikian, masalah kurangnya anggaran, yang menyebabkan program tak tercapai, dapat diatasi.

Anggaran 2020

Kebutuhan anggaran Kementerian PUPR pada 2020 diperkirakan Rp 137,48 triliun. Sementara pagu indikatif yang diberikan Rp 103,87 triliun. Menurut Fary, Komisi V menyetujui total pagu anggaran tersebut. Ke depan, Komisi V akan membahas secara lebih detail peruntukan dari anggaran tersebut.

Menurut Basuki, salah satu yang menjadi evaluasi Bappenas dalam penyusunan program tahun 2020 adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan penyediaan 10 juta sambungan air bersih ke masyarakat. Selain itu, agar infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat, Kementerian PUPR akan melengkapinya dengan infrastruktur pendukung, seperti membangun jaringan irigasi untuk setiap bendungan yang sudah jadi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menambahkan, untuk mengejar target kontrak 10 bendungan pada tahun ini, pihaknya hanya akan melelang proyek bendungan yang memang siap baik secara desain maupun lahan. Jika ada bendungan yang masih kesulitan untuk pembebasan lahan karena penolakan masyarakat setempat, bendungan tersebut akan ditunda dan akan diganti dengan bendungan lain.

Sampai saat ini terdapat beberapa rencana proyek bendungan yang mengalami penolakan, seperti di Aceh dan Nusa Tenggara Timur. ”Kami akan segera ganti. Direncanakan, semua bendungan akan kami lelang sekaligus dalam waktu dekat, bukan satu demi satu seperti sebelumnya,” kata Suprayogi.

NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis memberikan keterangan mengenai rapat kerja yang membahas program dan anggaran Kementerian PUPR, Rabu (12/6/2019), di Jakarta.