Ekonomi Perda RPMT Kabupaten di NTB Perlu Direvisi

PERATURAN DAERAH

Perda RPMT Kabupaten di NTB Perlu Direvisi

Peraturan daerah di kabupaten/kota Nusa Tenggara Barat perihal pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu direvisi karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi penyelenggara telekomunikasi dan menghambat masuknya investasi bagi daerah.

Oleh KHAERUL ANWAR
· 1 menit baca
MATARAM, KOMPAS — Peraturan daerah di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat perihal pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, atau RPMT, perlu direvisi karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi penyelenggara telekomunikasi dan menghambat masuknya investasi bagi daerah. Oleh sebab [...]