MATARAM, KOMPAS — Peraturan daerah di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat perihal pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, atau RPMT, perlu direvisi karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi penyelenggara telekomunikasi dan menghambat masuknya investasi bagi daerah. Oleh sebab [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses