Saatnya Indonesia "Upgrade" Garis Kemiskinan
JAKARTA, KOMPAS – Penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk bisa menyesuaikan garis kemiskinan. Dengan demikian, standar kualitas hidup masyarakat miskin bisa meningkat. Hal itu sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni Indonesia Maju.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta di Jakarta, Senin (15/7/2019) mengatakan, upaya pemerintah menurunkan jumlah penduduk miskin menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi konsisten dengan komitmennya menyejahterakan rakyat.
Sejauh ini, jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan terus berkurang baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Seperti yang diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau turun 0,25 persen dibandingkan September 2018 dan menurun 0,41 persen dari pada periode yang sama pada tahun lalu. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi 25,14 juta orang pada Maret 2019, atau turun sekitar 810 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2018.
“Upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari zona kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Kita perlu mengapresiasi keseriusan pemerintah karena terus memegang komitmennya dalam menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkeadilan,” kata Arif.
Menurut Arif, pemerintah sebaiknya terus fokus memperbaiki indikator penanggulangan kemiskinan. Salah satu yang bisa dilakukan ialah Indonesia harus mulai beranjak ke standar pengukuran garis kemiskinan yang diterapkan di middle income countries.
“Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan standar middle income yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Padahal kita selalu menginginkan Indonesia naik kelas menjadi negara maju dan itu juga harus terjadi dalam standar pengukuran garis kemiskinan kita,” kata Arif lagi, sebagaimana rilisnya yang dikirimkan ke Kompas, Senin malam.
Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan untuk low income countries sebesar purchasing power parity (paritas daya beli/PPP) 1,9 dollar AS per hari (setara Rp290.984 per bulan), lower middle income countries sebesar PPP 3,2 dollar AS per hari (setara Rp490.079 per bulan), upper middle income countries sebesar PPP 5,5 dollar AS per hari (setara Rp842.323 per bulan), dan high income countries USD PPP 21.7 per hari (setara Rp3.323.348 per bulan).
Dengan begitu, taraf hidup masyarakat diukur dengan standar pengukuran yang sesuai, atau sejalan dengan visi Indonesia Maju. Hal ini juga akan berimplikasi pada kesejateraan masyarakat karena standar hidup akan kian meningkat.
Dia menjelaskan sudah banyak negara yang melakukan revaluasi garis kemiskinan sebagai bagian dari strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Beberapa negara yang bisa dicontoh ialah China dan Vietnam.
“Garis kemiskinan China telah disesuaikan sebanyak 20 kali sejak 1978. Sementara itu Vietnam telah menyesuaikan standar garis kemiskinannya pada 2010 dan hal itu membuat mereka semua berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, bahkan menempatkan China masuk ke jajaran negara-negara berpenghasilan menengah atau middle-income countries,” tutur Arif.
Meskipun demikian, Arif mengingatkan kenaikan biaya hidup yang dihadapi orang miskin cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup masyarakat keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan garis kemiskinan masih lebih tinggi dari kenaikan inflasi tahunan.
“Kenaikan garis kemiskinan Maret 2019 dibandingkan dengan Maret 2018 sebesar 5,99 persen. Sementara inflasi tahunan Maret 2019 hanya sebesar 2,48 persen. Dari data itu dapat diartikan bahwa pemerintah belum fokus dalam menjaga stabilitas harga komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin,” tegasnya.
Pemerintah jangan kendur
Oleh karena itu, pemerintah tidak kendur dalam bekerja untuk menjaga harga komoditas yang menjadi konsumsi masyarakat miskin sehari-hari. Presiden Joko Widodo tercatat telah berulang kali mengingatkan kepada para menterinya terkait dengan hal ini sehingga taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat miskin bisa meningkat.
“Seluruh pihak harus terus bekerja keras dan fokus, agar transformasi struktural Indonesia Maju yang dituju oleh Presiden Jokowi, dapat segera terwujud, salah satunya meningkatnya taraf hidup masyarakat Indonesia,” katanya.
Angka kemiskinan pada 2020 ditargetkan turun menjadi 8,5-9 persen, lebih rendah dari target 2019 yang sebesar 9,5 persen. Penurunan angka kemiskinan tersebut mesti dibarengi peningkatan produktivitas kelas menengah yang rentan kembali jatuh miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 sebanyak 25,67 juta orang. Pada periode itu, angka kemiskinan di Indonesia 9,66 persen. Angka kemiskinan di perdesaan 13,1 persen, lebih tinggi daripada perkotaan yang sebesar 6,89 persen.
Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pungky Sumadi kepada Kompas, Selasa (9/7/2019) lalu, mengatakan, tantangan terbesar untuk mengurangi kemiskinan pada 2020 adalah memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini sistem satu data belum berjalan efektif di daerah. (Kompas, Rabu (10/7/2019)