PT Perusahaan Listrik Negara Persero diminta transparan terkait tata kelola sistem ketenagalistrikan nasional. Selama ini masyarakat kerap menjadi korban dari masalah yang disebabkan tata kelola kelistrikan yang buruk.
Oleh
Erika Kurnia
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Listrik Negara Persero diminta transparan terkait tata kelola sistem ketenagalistrikan nasional. Selama ini masyarakat kerap menjadi korban dari masalah yang disebabkan tata kelola kelistrikan yang buruk, termasuk pemadaman listrik yang terjadi di sebagian Pulau Jawa beberapa hari lalu.
Investigasi penyebab pemadaman listrik atau blackout mesti disampaikan ke publik secara transparan karena merekalah yang paling dirugikan dalam kejadian ini. Transparansi ke publik ini termasuk mengungkapkan sejumlah dugaan yang beredar terkait penyebab utama pemadaman listrik tersebut. Publik perlu tahu apakah pemadaman listrik tersebut terjadi karena salah kelola dalam manajemen ketenagalistrikan nasional oleh PLN.
Analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi mengatakan, transparansi PLN menjadi hal yang harus dipertanyakan dari kejadian pemadaman listrik yang berlangsung sekitar 10 jam di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Minggu (4/8/2019). ”Kejadian kemarin perlu dibuka oleh PLN, apakah benar-benar karena insiden pohon tumbang, kelalaian, atau apa,” ujar Elrika dalam diskusi dengan tema ”Gelapnya Tata Kelola Ketenagalistrikan Nasional” di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Elrika menilai, PLN selama ini tidak transparan. Menurut dia, ketidaktransparanan ini tampak dari data yang penting untuk menghitung inefisiensi di perusahaan pelat merah tersebut. Pasalnya, ia menduga, buruknya tata kelola ketenagalistrikan juga dipicu ketidakefisienan dalam manajemen dan investasi di sistem kelistrikan.
”Selama ini kita tahu bahwa biaya yang dikeluarkan PLN tinggi. Namun, itu enggak kelihatan, apakah itu dari biaya membangun pembangkit, transmisi, atau distribusi,” lanjutnya.
Sebagai informasi, PLN memperoleh laba Rp 11,6 triliun pada 2018. Sementara di triwulan III-2018, perseroan merugi Rp 18 triliun akibat anjloknya kurs. Adapun di triwulan I-2019, PLN mencatat laba Rp 4,2 triliun.
Selain transparansi, PLN juga perlu mengevaluasi sumber daya manusia (SDM) melalui audit sistem. Peneliti Auriga Nusantara, Hendrik Siregar, berpendapat, pemadaman listrik kemarin dapat menjadi momentum perbaikan secara menyeluruh, tidak hanya terkait manajemen sistem kelistrikan.
Menurut dia, evaluasi SDM, terutama dari pucuk pimpinan, penting karena sejumlah direksi PLN pernah menjadi pesakitan terkait kasus korupsi. ”Efek dari korupsi bisa ke banyak hal, bisa ke penggunaan teknologi yang tidak sesuai kebutuhan atau keberanian berinvestasi besar,” ujarnya.