Gangguan suplai listrik yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, pada Minggu (4/8/2019) dan Senin, mesti jadi momentum untuk membenahi sistem dan manajemen kelistrikan nasional.
Oleh
FERRY SANTOSO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Gangguan suplai listrik yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, pada Minggu (4/8/2019) dan Senin, mesti menjadi momentum untuk membenahi sistem dan manajemen kelistrikan nasional. Tak hanya merugikan masyarakat dan pelaku industri secara sosial dan ekonomi, kejadian itu juga mengancam keamanan negara.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertema ”Gelapnya Tata Kelola Ketenagalistrikan Nasional” yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Hadir sebagai narasumber, Energy Finance Analyst Institute for Energy, Economics, and Financial Analisys (IEEFA) Elrika Hamdi; peneliti dari Auriga, lembaga swadaya masyarakat di bidang sumber daya alam dan lingkungan Hendrik Siregar; akademisi Universitas Tarumanegara Ahmad Redi; dan Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan.
”Ini (kasus listrik padam) harus jadi momentum perbaikan menyeluruh, baik sistem maupun sumber daya manusia,” kata Hendrik. Menurut dia, sebaik apa pun sistem, jika tidak didukung sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, pengelolaannya jadi kurang baik.
Hendrik mencontohkan kasus korupsi yang menjerat petinggi direksi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). ”Dampak korupsi, teknologi atau spesifikasi bisa tidak sesuai,” katanya.
Selain itu, investasi besar untuk pemeliharaan pun tidak berani dilakukan. Padahal, pemeliharaan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi sebagai bagian dari kontrol kualitas layanan sangat penting. Problem ketenagalistrikan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, sosial masyarakat, tetapi juga aspek keamanan nasional.
Hendrik menambahkan, momentum perbaikan sistem dan manajemen bukan hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di luar Pulau Jawa. Manajemen PLN perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Hal yang sama juga disampaikan Elrika. Audit menyeluruh terhadap pengelolaan ketenagalistrikan oleh PLN perlu dilakukan, mulai dari perencanaan, pengadaan barang, pembangunan proyek, operasional, hingga pemeliharaan.
Menurut Elrika, PLN perlu lebih transparan dan akuntabel dalam melakukan kerja sama pembangunan atau membangun pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi. Masyarakat perlu mengetahui pengelolaan ketenagalistrikan. ”Selama ini, masyarakat hanya tahu membayar (tagihan) dan listrik menyala,” ujarnya.