Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama berbagai pihak terkait terus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya melalui program bantuan pasang baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Hingga saat ini, program itu telah menyentuh 3.396 rumah tangga.
Oleh
ISMAIL ZAKARIA
·3 menit baca
PRAYA, KOMPAS — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama berbagai pihak terkait terus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya melalui program bantuan pasang baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Hingga saat ini, program itu telah menyentuh 3.396 rumah tangga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan hal itu saat melakukan penyerahan secara simbolis bantuan pasang baru listrik (BPBL) kepada rumah tangga penerima di Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (29/8/2019). Turut hadir dalam acara itu Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abu Manan.
Masih ada 10.000 rumah tangga lagi yang ditargetkan bisa mendapatkan BPBL hingga akhir 2019.
Menurut Jonan, pemerintah pusat berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia merdeka listrik. BPBL adalah salah satu upaya yang mereka dorong. Khusus untuk NTB, lanjutnya, sudah mencapai 3.396 rumah tangga.
”Masih ada 10.000 rumah tangga lagi yang ditargetkan bisa mendapatkan BPBL hingga akhir 2019,” ujar Jonan.
Untuk mengejar target itu termasuk secara nasional sekitar 500.000 rumah tangga, kata Jonan, pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk bersinergi, baik di pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara.
Sasaran BPBL
Djoko menambahkan, peningkatan rasio elektrifikasi di NTB memang menjadi sasaran program BPBL. Hingga Juli 2019, ujarnya, rasio elektrifikasi di NTB telah mencapai 98 persen.
”Kami menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen pada akhir tahun 2019. Dengan kerja sama berbagai pihak untuk mendukung program BPBL, kami optimistis target rasio elektrifikasi itu bisa tercapai,” katanya.
Djoko menjelaskan, 3.396 BPBL yang telah dilakukan di NTB juga merupakan sinergi dari berbagai pihak, yakni 1.396 dari Kementerian ESDM, 1.000 rumah tangga dari PT PLN, 950 dari Pemerintah Provinsi NTB, dan 50 rumah tangga dari PT ASABRI.
Menurut Djoko, bantuan yang diberikan kepada warga kurang mampu berupa sambungan listrik PT PLN dengan daya 450 volt ampere. Tarif yang dikenakan merupakan tarif bersudsidi dengan sistem layanan prabayar.
Penerima bantuan senang karena bisa memiliki sambungan listrik sendiri. Nur Hasanah (50) mengatakan, selama ini listrik yang digunakannya berasal dari warga lain yang sudah memiliki meteran.
”Bayar tidak tentu. Kadang Rp 10.000 hingga Rp 20.000 per bulan. Tergantung berapa besar pemakaian seluruhnya, termasuk pemilik meteran,” kata perempuan yang sehari-hari berjualan sayuran dan es lilin itu.
Nur Hasanah menyampaikan terima kasih karena bisa mendapat BPBL. ”Saya memang membutuhkan. Sejak dulu pengin punya meteran sendiri, tetapi belum ada uang. Apalagi hasil berjualan sayuran dan es juga tidak seberapa,” katanya.
Nur berencana menggunakan listrik itu untuk memulai usaha. ”Selama ini, es yang saya jual diambil dari keluarga yang punya kulkas. Saya sebenarnya punya kulkas dari saudara di Mataram, tetapi tidak nyala karena listriknya tidak kuat. Sekarang, dengan adanya sambungan sendiri, bisa dipakai,” tuturnya.