Perhatikan Risiko Kerusakan Hutan

KOMPAS/MEDIANA

Suasana di sekitar Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (23/9/2019). PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berencan menggarap serius solusi digital untuk segmen korporasi ke luar Jawa, termasuk ke Kalimantan.

KUTAI KARTANEGARA, KOMPAS -  Kesultanan Kutai Kartanegara berharap rencana pembangunan ibukota negara baru di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara memperhatikan risiko kerusakan hutan. Harapan terkait kondisi lingkungan ini telah mereka sampaikan kepada pemerintah pusat.

Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Yacoub Luthman, Selasa (24/9/2019), di Jakarta, mengatakan, kerusakan hutan bisa membahayakan cadangan air baik bagi penduduk Kalimantan maupun wilayah lainnya di Indonesia.

Dia menceritakan, dalam sejarah, Kutai Kartanegara atau Penajam Paser Utara telah menjadi bagian kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Oleh karenanya, warga dan pihak kesultanan merasa bangga dengan dipilihnya dua kabupaten itu sebagai arah lokasi calon ibukota negara baru.

"Sejarah mengatakan, Kutai ikut membangun Indonesia. Kami merasa bangga. Namun, kami tekankan bahwa potensi risiko degradasi hutan juga harus diperhatikan karena wilayah di antara Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara masih merupakan hutan," ujar dia.

Awang menambahkan, selain lingkungan, kekhawatiran berikutnya adalah degradasi budaya setempat. Kekhawatiran ini juga perlu dapat perhatian pemerintah pusat.

Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegera, Heriansyah, berpandangan senada. Wilayah antara Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara masih didominasi hutan. Oleh karena itu, infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler masih minim.

"Semakin ke wilayah hulu sungai Mahakam, setiap satu kilometer persegi hanya diisi oleh sekitar 21 kepala keluarga," kata dia.

Heriansyah menceritakan, sejak 2001, pemerintah daerah berencana membangun sekitar 18 menara pemancar telekomunikasi dengan konsep kerja sama pemerintah-badan usaha. Namun, sampai saat ini,  rencana itu belum terealisasi karena terkendala teknis alokasi anggaran dan perizinan.

Terkait pasokan listrik, kata dia, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sedang mengembangkan pembangkit listrik berbasis limbah. Menurutnya, listrik yang nantinya dihasilkan akan berguna untuk membantu pengoperasian pemancar.

General Manager Network Operation Quality Management PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Regional Kalimantan, Rahmad Putra Jaya, yang ikut hadir saat bersamaan, mengatakan, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi akan mengikuti rencana master tata ruang calon ibukota negara baru. Sejauh ini, Telkomsel telah berencana akan memperkuat kapasitas pemancar yang sudah terbangun di sekitar dua kabupaten yang dipilih sebagai lokasi calon ibukota negara baru. (MED)