Dibentuk, Kelompok Kerja untuk Atasi Kesenjangan Kawasan 3T

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham Habibie (kanan) dan Presiden Digital Divide Institute Craig Warran Smith dalam konferensi pers, Kamis (26/9/2019), di Jakarta. Wantiknas membentuk kelompok kerja untuk mengatasi kesenjangan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah membentuk kelompok kerja yang berisikan kementerian dan instansi serta sektor swasta untuk mempercepat pembangunan kawasan terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Kelompok kerja itu mengincar perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan warga dari kemiskinan melalui pengembangan ekonomi digital.

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) bersama Badan Aksesibilitas dan Informasi (Bakti) resmi membentuk kelompok kerja, Meaningful Broadband Working Group (MBWG), pada Kamis (26/9/2019). Kelompok ini akan bersinergi menyelesaikan masalah-masalah di daerah 3T.

”MBWG jadi bentuk kerja sama antara sektor privat, publik, dan pemerintah. Dari swasta ada perusahaan-perusahaan teknologi, dari pemerintah ada operator telekomunikasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan,” ujar Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Habibie, Kamis, di Jakarta.

Ilham mengatakan, tujuan dari kelompok kerja tersebut adalah mengembangkan ekonomi digital inklusif ke kawasan 3T. Kawasan-kawasan yang sudah diberikan akses internet itu akan dilanjutkan dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Habibie

Untuk saat ini, menurut Ilham, pihaknya belum membahas konkret dari pembangunan ekosistem tersebut. Hal itu masih akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta.

”Contoh pembangunan ekosistem bisa saja misal memberikan 7 juta tablet ke daerah 3T. Nanti akan diisikan konten. Teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk menjembatani pendidikan dan kesehatan bila digunakan misal untuk telemedicine,” kata Ilham.

Daerah yang termasuk dalam kawasan 3T berada di 122 kabupaten di Indonesia. Daerah-daerah itu berpenduduk sekitar 30 juta jiwa.

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Direktur Utama Bakti Anang Latif

Direktur Utama Bakti Anang Latif mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan di kawasan 3T. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem berupa akses menuju pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan hal yang perlu menjadi prioritas.

”Kami pernah membangun jaringan internet di daerah terluar. Setelah dievaluasi, ternyata internet itu digunakan untuk konten pornografi. Untuk itu, nantinya perlu dipikirkan bagaimana ekosistem internet ini bisa memberdayakan daerah,” ucap Anang.