Pemerintah memastikan melanjutkan proyek Kereta Api Trans Sulawesi dengan dimulainya pembebasan lahan tahap dua. Wilayah yang dibebaskan meliputi area di Kabupaten Pangkep dan sebagian Barru.
Oleh
RENY SRI AYU ARMAN
·3 menit baca
MAKASSAR, KOMPAS - Pemerintah memastikan melanjutkan proyek Kereta Api Trans Sulawesi dengan dimulainya pembebasan lahan tahap dua. Wilayah yang dibebaskan meliputi area di Kabupaten Pangkep dan sebagian Barru. Jika pembebasan lahan ini rampung, maka tahun depan rel akan tersambung antara Tonasa, Pangkep ke Pelabuban Garongkong, Barru sepanjang 80 kilometer.
Kepastian pembebasan lahan Ini dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Makassar, Kamis (26/9/2019). Di Makassar, Menhub memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembebesan Tanah Jalur KA Makassar-Parepare. Rapat digelar di Gedung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diikuti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Dirjen Perkeretaapian Zulfikri. Turut hadir Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar dan Kepala Badan Pertanahan Sulsel Dadang Suhendi.
“Saya berterima kasih pada gubernur dan seluruh pihak terkait yang membantu proses pembebasan tanah ini. Proyek KA ini adakah proyek strategis nasional dan ini pertama kali di luar Jawa dan Sumatera. Nantinya KA Trans Sulawesi juga berbeda karena perpaduan kereta barang dan penumpang. Ini punya prospek bagus dari sisi ekonomi,” kata Menhub.
Sejauh ini pembangunan jalur rel KA sudah mencapai panjang sekitar 40 kilometer di wilayah Barru dan hanya menyisakan pembangunan ke jalan masuk Pelabuban Garongkong.
Jika sesuai rencana, pada HUT Kemerdekaan 2020, kami memberi hadiah kepada masyarakat Sulsel, jalur tel sepanjang 80 kilometer antara Tonasa, Pangkep hingga Pelabuhan Garongkong. Selanjutnya 2021 akan tersambung ke Maros dan tahun berikutnya hingga Makssar, kata Budi Karya.
Menurut Menhub, target Oktober atau selambatnya November nanti penyelesaian pembebasan lahan selesai dan pembangunan jalur dan pemasangan rel dilanjutkan.
"Jika sesuai rencana, pada HUT Kemerdekaan 2020, kami memberi hadiah kepada masyarakat Sulsel, jalur tel sepanjang 80 kilometer antara Tonasa, Pangkep hingga Pelabuhan Garongkong. Selanjutnya 2021 akan tersambung ke Maros dan tahun berikutnya hingga Makssar,” kata Budi Karya.
Terkait soal ini Gubernur Sulsel mengatakan akan memimpin langsung koordinasi penyelesaian pembebasan lahan di Pangkep. “Kami akan mempertajam koordinasi mulai dari bupati, camat, hingga lurah dan Kades. Ini harus ditangani lebih serius dan akan saya kawal karena proyek seperti ini tidak datang dua kali. Target saya paling lambat November, pembebasan lahan selesai,” kata Nurdin Abdullah.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri, menyampaikan saat ini pembangunan jalur KA Makassar – Parepare lintas Barru-Mandai pada tahap percepatan penyelesaian pengadaan tanah.
“Setelah dilakukan proses validasi dari BPN dan reviu BPKP, pada hari ini diserahkan persetujuan pembayaran tanah warga di Kabupaten Pangkep seluas 13,440 m2. Dengan demikian, ada jaminan dan kepastian bagi warga di Kabupaten tersebut dalam mendukung pembangunan jalur KA di segmen tig ini. Setelah penyelesaian pembayaran tanah warga, kita segera melaksanakan pekerjaan konstruksi," urai Zulfikri.
Hingga 2019 pembangunan jalur KA ini sudah mencapai panjang sekitar 40 km lintas Barru-Palanro. Sekain itu pembangunan lima stasiun baru yaitu Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Barru, Stasiun Takalasi, Stasiun Mangkoso & Stasiun Palanro.
Pembangunan jalur KA lintas Makassar – Parepare ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur KA Trans Sulawesi yang akan menghubungkan Kota Manado hingga Kota Makassar sepanjang sekitar 1.513 Km.
Pembangunan jalur KA pada lintas Makassar – Parepare ini juga akan terhubung dengan sentra ekonomi yang mempunyai potensi bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan seperti budidaya perikanan di Kabupaten Barru, pabrik semen di Maros, pabrik semen di Pangkep, pabrik semen dan PLTU di Barru. Jalur KA nantinya juga terintegrasi dengan Bandara Internasional Hasanuddin di Maros serta Pelabuhan Garongkong di Barru.