Peningkatan Peran Koperasi Dinanti

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas mengambil sampel untuk memeriksa kandungan dalam susu sapi perah yang disetor peternak di instalasi Persusuan Koperasi Unit Desa (KUD) Cepogo, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (7/10/2019). Setiap hari sedikitnya 11.000 liter susu sapi perah disetor peternak ke tempat itu. Setelah difilter dan didinginkan, sekitar 1.200 liter di antaranya dijual langsung ke konsumen dan sisanya disetor ke pabrik pengolahan minuman susu. Keberadaan KUD membantu konsumen dan peternak susu sapi perah mendapatkan kebutuhan dari komoditas itu.KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

JAKARTA, KOMPAS - Kondisi perekonomian global menjadi momentum bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan peran dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Sebab, saat ini kondisi perekonomian global kurang baik dan ekspor Indonesia terus menurun.

Meski demikian, ada salah satu aspek yang menjadi kendala bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Aspek itu adalah pembiayaan.

"Tentu kita harus gerak cepat. Masing-masing harus cari gebrakan dan terobosan supaya koperasi naik kelas. Produk UMKM juga supaya tidak kalah bersaing dengan usaha besar," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (28/10/2019), seusai menerima kunjungan Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo).

Kompas/Heru Sri Kumoro

Teten Masduki memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Presiden Joko Widodo hari itu kembali mengudang sejumlah tokoh untuk masuk ke dalam daftar calon menteri di kabinetnya.Kompas/Heru Sri Kumoro22-10-2019

Menurut Teten, Askopindo berperan penting karena salah satu aspek yang menjadi kendala bagi UMKM adalah pembiayaan.

Ketua Umum Askopindo Sahala Panggabean mengatakan, koperasi di Indonesia sudah berusia 72 tahun, yang dihitung mulai pertama berdiri pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya (Jawa Barat).

"Tertuang dalam UUD 1945 bahwa badan usaha yang sangat tepat bagi perekonomian Indonesia adalah koperasi. Ada kebersamaan dalam koperasi," kata Sahala.

Sahala menuturkan, Askopindo menginginkan koperasi Indonesia maju. "Kami mendambakan pemerintah dalam waktu dekat mengeluarkan undang-undang baru tentang perkoperasian," katanya.

Menurut dia, UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan termutakhir. Askopindo memandang, selama ini koperasi kurang diberdayakan.

"Kami lihat koperasi-koperasi yang maju di negara seperti Amerika Serikat,  Jepang, Belanda, dan Australia dilindungi atau diproteksi," kata Sahala.

Dia mengatakan, usaha rintisan dapat mengadopsi sistem koperasi. Karyawan di usaha rintisan berbentuk perseroan terbatas dapat tergeser ketika usaha tersebut nantinya dimiliki oleh pemodal kuat.

"Kalau berbentuk perseroan terbatas itu one share one vote, sedangkan di koperasi one man one vote sehingga pemiliknya adalah anggota, bukan pemodal kuat," kata Sahala.

Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Suparno mengatakan total ada 71.934 koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Indonesia.(CAS)