Sertifikasi untuk Profesi Nelayan

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Warga dan nelayan berkeliling sambil membawa tumpeng dalam rangkaian acara nadran laut di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (21/9/2019) sore. Nadran laut adalah tradisi setiap tahun oleh nelayan di pesisir utara Karawang untuk mensyukuri hasil laut.

JAKARTA, KOMPAS — Mulai Januari 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberlakukan wajib sertifikasi profesi nelayan. Kewajiban sertifikasi juga akan diberlakukan untuk pelaku usaha perikanan lain, di antaranya pelaku usaha budidaya ikan dan pengolahan.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengemukakan, sertifikasi profesi nelayan sejalan dengan ratifikasi pemerintah terhadap ketentuan standar pelatihan dan sertifikasi pengawasan kapal penangkapan ikan yang ditetapkan Organisasi Maritim Internasional (IMO).

”Nelayan wajib pegang sertifikat. Kapten kapal dan kepala kamar mesin harus punya sertifikat jika tetap ingin bisa melaut. Target kami, 1 juta nelayan tersertifikasi,” katanya.

Ia menambahkan, usaha perikanan budidaya diwajibkan memenuhi sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) untuk bisa memasarkan produk ke luar negeri. Sementara usaha pengolahan ikan harus memiliki sertifikat keamanan pangan (HACCP).

Profil pelaku usaha perikanan saat ini meliputi 2,7 juta nelayan; 1,6 juta pembudidaya ikan; dan 2,5 juta orang di usaha pengolahan ikan. Jumlah pembudidaya yang sudah mengantongi sertifikasi CBIB baru sekitar 5.500 orang dari 1,6 juta pembudidaya. Adapun pembenih ikan yang bersertifikasi baru 1.000 orang dari jumlah pembenih sekitar 8.000 orang.

Sertifikasi itu menjadi persyaratan negara-negara tujuan utama ekspor perikanan Indonesia, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Meski demikian, sebagian besar pelaku usaha masih belum mengantongi sertifikasi.

Di sisi lain, kemampuan balai dan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan sertifikasi sangat terbatas. Untuk itu, pemerintah berencana menggandeng Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) untuk menyelenggarakan sertifikasi. Jumlah P2MKP di Indonesia, baik yang dikelola individu ataupun kelompok, sebanyak 350 unit. (LKT)