IKAGI Apresiasi Menteri BUMN Pecat Dirut Garuda Indonesia
IKAGI mengungkapkan, selama menjabat, Ari Ashkara melarang terbang pengurus IKAGI dan melakukan PHK beberapa awak kabin tanpa dasar yang jelas.
Oleh
Erika Kurnia
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Serikat pekerja menyambut positif keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memberhentikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dari jabatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Serikat pekerja menilai langkah Kementerian BUMN tersebut juga menjawab tuntutan mereka karena kepemimpinan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Ashkara antiserikat pekerja.
”Kami sangat mendukung respons cepat Pak Erick yang telah memecat Ari Askhara terkait kasus penyelundupan Harley-Davidson di pesawat Garuda,” ujar Ketua Umum IKAGI Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Ari dicopot karena terlibat penyelundupan sepeda motor Harley-Davidson bekas dan sepeda lipat Brompton menggunakan pesawat baru Airbus A330-900 Neo Garuda Indonesia dari Perancis. Ari bersama sejumlah pejabat Garuda Indonesia menumpang pesawat bernomor penerbangan GA-9721.
Berdasarkan Komite Audit dan Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Ari Askhara menginstruksikan pencarian Harley-Davidson keluaran 1970-an pada 2018 dan membelinya pada April 2019 dengan pembayaran melalui transfer oleh Manajer Keuangan Garuda Indonesia di Amsterdam. Akibat hal tersebut, Kementerian Keuangan menyebut, negara rugi antara Rp 532 juta dan Rp 1,5 miliar.
”Dari 2018 kami sudah minta pemerintah mengevaluasi kinerja dirut kami. Kami menduga Pak Ari melakukan tindakan antiserikat karena mengabaikan hak organisasi, berunding dan berserikat. Kami sering diajak berunding, tetapi kami hanya bisa duduk dan tidak boleh protes,” tutur Zaenal.
Ari Askhara, menurut Zaenal, telah merugikan para awak kabin karena menghentikan iuran anggota IKAGI, mempersulit pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dan manajemen Garuda Indonesia, melarang terbang para pengurus serikat pekerja, dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) beberapa awak kabin tanpa dasar jelas. Ari juga sampai membentuk serikat pekerja tandingan yang dinilai membela kepentingannya.
Tak hanya di situ, beberapa kasus kontroversial atas kebijakan Garuda Indonesia juga dihadirkan Ari Askhara, antara lain, pemalsuan laporan keuangan tahun 2018 yang merugi menjadi untung. Ia juga mencetuskan ide suguhan musik akustik langsung di pesawat serta pengalihan rute penerbangan London dan Amsterdam via Denpasar dan Kualanamu.
”Kami berharap perusahaan negara ini nantinya dipimpin orang yang punya akhlak baik, kapabilitas, dan berintegritas agar bisnis ini jangan jadi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Kami pegawai bukan alat produksi, melainkan aset perusahaan yang harus dijaga,” pungkasnya.
Kenaikan harga tiket
Harapan hadirnya pemimpin Garuda Indonesia yang memiliki kapabilitas dan kemampuan memimpin yang baik juga diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B Sukamdani. Dia merasakan dampak kebijakan kenaikan harga tiket pesawat Garuda Indonesia, yang membuat kinerja pariwisata domestik tahun 2019 anjlok dibandingkan dengan tahun 2018.
”Kami harapkan direktur utama baru bisa mengerti soal penerbangan. Itu lebih baik. Tapi, yang tidak kalah penting adalah punya kompetensi sebagai pemimpin, bisa menjaga etika, tata kelola, dan amanah sebagai pemimpin perusahan publik,” kata dia saat dihubungi.
Keputusan pemerintah dalam menggeser Ari Askhara diharapkan IKAGI bukan langkah final. Mereka menginginkan Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi yang merugikan karyawan, perusahaan, anak perusahaan, hingga masyarakat sebagai penumpang.
Untuk menjaga operasional manajemen, Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Jumat (6/12/2019), menetapkan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Garuda Indonesia. Fuad Rizal ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DEKOM/SKEP/011/2019 tanggal 5 Desember 2019 dan bertugas sampai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia dalam waktu dekat.
”Plt Direktur Utama memastikan bahwa kegiatan bisnis dan operasional akan tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja perseroan. Garuda Indonesia juga akan melakukan evaluasi secara berkesinambungan dalam proses bisnis yang berjalan, serta berkomitmen untuk terus mengedepankan dan melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mematuhi aturan yang berlaku,” kata VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, M Ikhsan Rosan dalam keterangan pers tertulis.