Perekonomian Kalimantan diharapkan bisa meningkat dengan cepat seiring dengan pengoperasian jalan tol di Kalimantan Timur.
Oleh
WAK/INA/CIP
·3 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Presiden Joko Widodo meninjau ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi Samboja-Samarinda atau seksi 2-4 di Gerbang Tol Samboja, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jalan Tol Balsam terdiri dari lima seksi, yaitu Seksi I ruas Balikpapan-Samboja, Seksi II ruas Samboja-Muara Jawa, Seksi III Muara Jawa-Palaran, Seksi IV Palaran-Samarinda, dan Seksi V ruas Balikpapan-Sepinggan. Presiden meminta agar pada 2020 jalan menuju kawasan ibu kota baru sudah mulai disiapkan serta bisa tersambung antara Jalan Tol Balsam dan kawasan ibu kota baru.
KUTAI KARTANEGARA, KOMPAS — Perekonomian Kalimantan Timur diharapkan kian meningkat setelah konektivitas di provinsi itu semakin baik. Kondisi ini seiring pengoperasian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, jalan tol pertama di Kalimantan yang pembangunan keseluruhannya tuntas paling lambat April 2020.
Seksi Samboja-Samarinda dari ruas Balikpapan-Samarinda diresmikan Presiden Joko Widodo di Gerbang Tol Samboja, Kutai Kartanegara, Kaltim, Selasa (17/12/2019). Seksi sepanjang 57,8 kilometer ini adalah seksi II, III, dan IV dari lima seksi tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,3 km.
”Ini adalah jalan tol yang pertama di Pulau Kalimantan dan kita harapkan dari pembangunan ini kecepatan (dan) efisiensi mobilitas orang ataupun barang, (serta) logistik, betul-betul bisa kita dapatkan,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya sebelum meresmikan jalan tol.
Dengan beroperasinya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, waktu tempuh di antara dua kota itu bisa disingkat dari 3 jam menjadi 1 jam hingga 1 jam 15 menit. Jalan tol ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian kawasan produksi di sekitarnya dan mempercepat akses masuk ke wilayah ibu kota baru negara.
”Saya minta pada 2020 jalan menuju kawasan ibu kota baru sudah mulai disiapkan dan betul-betul tersambung antara Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan kawasan ibu kota,” ucap Presiden.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada triwulan III-2019 sebesar 5,92 persen. Namun, kontribusinya terhadap produk domestik bruto sebesar 7,95 persen.
Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo didampingi, antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Di Balikpapan, Presiden bertemu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. ”Yang pertama, saya ingin mengetuk pintu permisi. Kalau di Jawa kulonuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita, ibu kota negara, ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara,” kata Presiden yang juga didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor.
Ibu kota
Presiden menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota sudah melalui studi yang cukup lama. Salah satu pertimbangannya, jumlah penduduk Indonesia 267 juta jiwa, dengan 56 persen di antaranya atau sekitar 149 juta jiwa berada di Jawa.
Menurut Presiden, lahan ibu kota baru akan meliputi lebih kurang 193.000 hektar. Gubernur Kalimantan Timur telah menyiapkan lahan sekitar 410.000 hektar untuk jangka panjang.
”Itu memang konsesi-konsesi HTI (hutan tanaman industri) yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena itu adalah hak milik negara,” kata Presiden.
Tujuh kendaraan yang membawa rombongan wartawan tak bisa mencapai lokasi ibu kota baru. Sebab, akses jalan masih berupa tanah yang saat diguyur hujan menjadi licin sehingga tak bisa dilalui.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, di kawasan 256.000 hektar yang disiapkan dan dicadangkan untuk ibu kota baru, tambang batubara akan ditata kembali. Adapun untuk kawasan inti di PT ITCI Hutani Manunggal, negara tidak menanggung ganti rugi.
”Di kawasan hak guna usaha ITCI Hutani Manunggal tidak ada ganti rugi. Hal itu sesuai peraturan. Hanya saja, konsesinya dikecilkan,” kata Sofyan.
Pembangunan ibu kota negara baru masih menunggu Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota selesai dibahas DPR. (WAK/INA/CIP)
