Era Digital, Bersiap di Berbagai Lini

Menyambut era industri 4.0, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya, sumber daya manusia. Kesiapan sumber daya manusia jadi tanggung jawab semua pihak. Jangan sampai terlambat agar tak tertinggal.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat berpidato pada Telkomsel Nextdev Summit 2019 yang digelar di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, awal Desember 2019, menyinggung transformasi menuju era bangsa digital. Pemerintah harus hadir dengan tugas-tugasnya, terutama di bagian hulu.

"Terkait teknologi dan digitalisasi, di bagian hulu, pemerintah bertugas bersama mitra kerja memastikan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di seluruh wilayah Tanah Air," kata Johnny.

Tidak hanya Palapa Ring sepanjang sekitar 12.000 kilometer (km), Johnny menyebutkan, di Indonesia ada 330.000 km lebih panjang fiber optik.

"Gelar kabel kita itu bisa melingkari dunia delapan kali. Kita bangun ratusan ribu BTS di Indonesia," ujarnya.

Johnny menuturkan, untuk mendukung infrastruktur teknologi, Indonesia memiliki lima satelit di orbit. Selain itu, akan ada tambahan tiga satelit multifungsi.

Menurut dia, pemerintah bersama parlemen akan menyiapkan payung hukum yang memadai untuk melindungi ruang gerak digitalisasi. Pemerintah juga akan memastikan keberadaan pusat data terintegrasi di Indonesia, yang dimulai dari pusat data pemerintah.

Mitra kerja dan dunia swasta juga akan diajak membangun pusat data di Indonesia. Ketersediaan data memadai yang diolah dengan baik diyakni dapat menumbuhkembangkan industri.

Johnny menyampaikan, ia baru saja kembali dari Berlin (Jerman) mengikuti forum pengelolaan internet Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengutip perdana menteri Jepang yang menyebutkan bahwa diperlukan aliran bebas data berbasiskan kepercayaan.

”Pada saat data begitu penting saat ini, bahkan lebih bernilai dari minyak dan gas bumi, perlu diatur standar protokol secara multilateral yang bisa diterima di PBB," ujar Johnny.

Terkait hal ini, menurut Johnny, diperlukan integrasi data, perlindungan terhadap pemilik data, serta ketersediaan data yang akurat, memadai, dan cepat bagi pengguna.

Kesejahteraan

Sementara itu, pada acara Huawei Media Camp di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pertengahan Desember 2019, dipaparkan, ekonomi digital bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan ekonomi bangsa. Di sisi lain, ada sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan hal tersebut di Tanah Air.

Pengamat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) Heru Sutadi menuturkan, tantangan yang dihadapi antara lain infrastruktur digital yang belum menjangkau seluruh desa. Tantangan berikutnya adalah peningkatan kecepatan internet secara merata.

"Pada prinsipnya, teknologi biasanya dimulai dari kota, kalangan menengah ke atas, dan orang dewasa. Dalam perjalanannya menetes ke perbatasan dan desa-desa, kalangan menengah ke bawah, sampai anak-anak," kata Heru.

Heru menuturkan, literasi digital yang masih terbatas dan kehadiran teknologi digital baru yang sangat cepat juga menjadi tantangan. Adapun tantangan berikutnya adalah meningkatkan keandalan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Heru, Indonesia harus siap menghadapi perkembangan teknologi. "Selama ini kita masih menjadi pembeli teknologi. Diharapkan ada perubahan sehingga, mungkin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, orang Indonesia bisa mendapatkan ilmu dan teknologi baru terkait perkembangan kekinian," ujarnya.

Vice President Public Affairs and Communications Huawei Indonesia Ken Qijian menuturkan, melalui program generasi cerdas, SmartGen, Huawei turut serta mengembangkan kapasitas SDM di Indonesia.

Program ini bertujuan menumbuhkan lebih banyak talenta muda berkemampuan TIK di Indonesia. Serangkaian pelatihan dan kompetisi TIK bagi mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia pun digelar.

Sementara itu, Director ICT Strategy Huawei Indonesia Mohamad Rosidi memaparkan, digitalisasi berkembang cepat di Indonesia. Digitalisasi merambah mulai sisi perbankan dan pembayaran digital hingga penerapan hal serba internet dan kota cerdas.

Menurut Rosidi, hal penting dalam perkembangan teknologi digital adalah menyangkut konektivitas. Huawei ingin membawa perkembangan digital kepada setiap orang, rumah, dan organisasi agar terkoneksi secara penuh.

Rosidi menambahkan, saat ini berbagai negara di dunia memiliki ide dan tagline tersendiri menyangkut strategi digital. Singapura, misalnya, mempunyai tagline Smart Nation.

"Demikian pula Jerman, China, dan lainnya memiliki tagline masing-masing kaitannya dengan ekonomi digital," kata Rosidi.

Sementara itu, terkait industri 4.0 yang erat kaitannya dengan teknologi digital, Indonesia pun memiliki program Making Indonesia 4.0. Making Indonesia 4.0 diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018.

Industri 4.0 tersebut berbasiskan antara lain data raksasa, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan virtual augmented reality. Lima sektor diprioritaskan dalam penerapan industri 4.0, yakni industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronika.

Kementerian Perindustrian berharap program Making Indonesia 4.0 dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB), kontribusi industri manufaktur terhadap PDB, dan menciptakan lapangan kerja.

Ada harapan penerapan industri 4.0 dapat menambahkan 1-2 persen pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia. Pada 2030, Indonesia diharapkan menjadi 10 besar ekonomi dunia, dengan kontribusi industri sekitar 21-26 persen.

Kesenjangan

Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai, reformasi SDM penting dilakukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, terutama menghadapi era industri 4.0. Melalui upaya tersebut, maka bonus demografi menjadi hal yang menguntungkan, bukan menjadi beban.

Reformasi SDM telah diangkat dalam Musyawarah Nasional Apindo X pada 2018. Kondisi mayoritas tenaga kerja yang berpendidikan rendah, setingkat sekolah menengah pertama ke bawah, merupakan tantangan yang ada di depan mata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 133,56 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 126,51 juta di antaranya bekerja dan 7,05 juta orang menganggur.

Dari total penduduk bekerja tersebut, hanya sekitar 12,4 persen yang berpendidikan diploma ke atas. Perinciannya, penduduk bekerja berpendidikan universitas 12,27 juta orang (9,70 persen) dan diploma 3,41 juta orang (2,70 persen).

Sementara, penduduk bekerja berpendidikan SMK 14,84 juta orang (11,73 persen), SMA 23,19 juta orang (18,33 persen), SMP 22,62 juta orang (17,88 persen), dan SD ke bawah 50,18 juta orang (39,66 persen).

Alhasil, penyiapan di berbagai lini, termasuk kualitas SDM, relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ekonomi digital, termasuk di era industri 4.0. Upaya itu tak mudah. Semua pihak mesti menyadari, berkolaborasi, dan bergerak cepat. Jangan sampai kita tertinggal.