PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menghadapi sejumlah tantangan, antara lain merealisasikan rasio elektrifikasi 100 persen. Perubahan manajemen di tubuh BUMN sektor ketenagalistrikan itu didukung sejumlah asosiasi.
Oleh
ARIS PRASETYO/SEKAR GANDHAWANGI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Jajaran direksi baru PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN diminta mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen. Penggunaan sumber energi terbarukan diharapkan terus meningkat dalam bauran energi primer pembangkit listrik milik PLN.
PLN juga diminta mewujudkan tarif listrik yang efisien bagi masyarakat dan industri.
”Selain itu, salah satu tugas baru yang harus dipenuhi PLN adalah pemenuhan pasokan listrik yang ramah lingkungan untuk ibu kota yang baru nanti,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam siaran pers terkait pengangkatan direksi dan komisaris baru PLN, Senin (23/12/2019).
Pemerintah mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Sripeni Inten Cahyani, yang menjadi Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN menggantikan Sofyan Basir. Zulkifli pernah menjabat Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Komisaris PLN, dan Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Adapun sebagai Wakil Direktur Utama adalah Darmawan Prasodjo. Komisaris Utama dijabat Amien Sunaryadi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007. Sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Utama PLN, Amien adalah Wakil Komisaris Utama PT Freeport Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai dengan triwulan III-2019, rasio elektrifikasi nasional 98,86 persen. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk di suatu wilayah yang sudah mengakses listrik dengan populasi di wilayah tersebut. Pada pembangkit listrik PLN, sumber daya batubara masih sangat dominan, yakni 62,07 persen, sedangkan energi terbarukan berperan 12,24 persen.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan, penunjukan Zulkifli yang berlatar belakang bankir mengindikasikan pemerintah melihat tantangan utama PLN pada, salah satunya, urusan finansial. Zulkifli diharapkan dengan cepat membangun pemahaman perihal proses bisnis PLN dan mengatur strategi pendanaan di kemudian hari.
”Tantangan besar direksi PLN saat ini adalah dalam meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas dan keandalan pasokan, serta efisiensi operasi,” kata Fabby.
Menurut Erick, PLN juga akan membentuk ekosistem bisnis yang sehat dengan pihak swatsa, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa dalam memproduksi listrik. ”PLN akan fokus pada distribusi,” kata Erick.
Saat ini, kapasitas terpasang pembangkit listrik milik PLN sebesar 61.327 megawatt dengan panjang transmisi 56.899 kilometer sirkuit. PLN memiliki 74,5 juta pelanggan listrik, yang didominasi rumah tangga.
Dari sisi konsumsi listrik per kapita, Indonesia tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN. Sampai dengan triwulan III-2019, konsumsi listrik per kapita di Indonesia 1.077 kilowatt jam (kWh). Pemerintah menargetkan konsumsi listrik per kapita pada 2019 sebesar 1.200 kWh.
Menanggapi perubahan manajemen PLN, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Pandu P Sjahrir dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia Arthur Simatupang berharap PLN semakin meningkatkan transparansi kinerja dan profesionalitas.