Menhub: MRT dan KRL Bisa Dibangun di Kota Lain

Surabaya, Medan, dan Makassar akan jadi titik awal bagi pemerintah untuk mengembangkan transportasi publik selain di Jakarta. Kereta listrik adalah solusi baik karena kapasitasnya banyak. Namun, bisa juga berupa MRT.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kereta moda raya terpadu (MRT) Jakarta melintas di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019). Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya MRT Jakarta pada Minggu (24/3/2019) pagi.

JAKARTA, KOMPAS — Kemajuan transportasi di ibu kota Indonesia, Jakarta, bisa menjadi model pembangunan untuk kota-kota besar lainnya. Penyediaan beragam moda transportasi publik, seperti moda raya terpadu dan kereta rel listrik, juga bisa ditiru kota-kota besar lain di Nusantara untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal itu seusai penandatanganan perjanjian pemegang saham dan perjanjian penataan stasiun terintegrasi antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero di  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Acara itu merupakan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi. Arahan tersebut diwujudkan dengan membentuk perusahaan pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi di Jakarta.

Pembentukan perusahaan itu disaksikan dan disepakati oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta perusahaan moda transportasi PT MRT dan PT KAI.

Budi mengatakan, Jakarta adalah model untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan banyaknya pilihan dan integrasi transportasi publik, tingkat kemacetan Jakarta turun dalam setahun, dari peringkat ke-4 pada 2017 menjadi peringkat ke-7 kota termacet di dunia pada 2018 menurut TomTom Traffic Index.

Setelah pembangunan di Jakarta selesai, pembangunan transportasi akan dilanjutkan di luar Jakarta. Surabaya, Medan, dan Makassar akan jadi titik awal bagi pemerintah untuk mengembangkan transportasi publik selain di Jakarta.

”Kereta listrik adalah solusi baik karena kapasitasnya banyak. Tetapi, kami juga tidak menutup kemungkinan bikin MRT (moda raya terpadu) di kota-kota lainnya,” tutur Budi.

Surabaya, Medan, dan Makassar akan jadi titik awal bagi pemerintah untuk mengembangkan transportasi publik selain di Jakarta. Kereta listrik adalah solusi baik karena kapasitasnya banyak.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan konferensi pers seusai penandatanganan perjanjian pemegang saham dan perjanjian penataan stasiun terintegrasi antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

TomTom Traffic Index adalah indeks lalu lintas yang dirilis TomTom, perusahaan penyedia jasa informasi lalu lintas kota-kota di dunia asal Belanda. Pada Juni 2018, TomTom menempatkan Jakarta sebagai kota termacet peringkat ke-7 dengan indeks lalu lintas 53 persen dari 403 kota di 56 negara. Pada 2017, Jakarta berperingkat ke-4 dengan indeks lalu lintas 61 persen.

TomTom menempatkan Mumbai (India) di peringkat pertama kota termacet dengan indeks lalu lintas 65 persen, kemudian disusul Bogota (Kolombia) dengan 63 persen di peringkat ke-2, Lima (Peru) 58 persen (3), New Dehli (India) 58 persen (4), Moskwa (Rusia) 56 persen (5), Istanbul (Turki) 53 persen (6), Bangkok (Thailand) 53 persen (8), Meksiko City (Meksiko) 52 persen (9), dan Racife (Brasil) 49 persen (10).

Baca juga : Kepadatan Dinilai Berkurang, Warga Belum Merasakannya

Pada kesempatan sama, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, pembangunan transportasi publik di Indonesia tidak boleh berhenti di Jakarta atau ibu kota negara baru di Kalimantan saja. Indonesia harus membangun standar yang setara pada beberapa kota lainnya.

”Kalau di Amerika Serikat (AS) itu ada lima kota yang maju. Di Indonesia, kota yang standarnya sama hanya Jakarta. Pembangunan transportasi publik di ibu kota baru dan kota-kota lainnya harus ditingkatkan, baik dari layanan maupun integrasinya,” ujarnya.

Baca juga : Hari Ini, LRT Mulai Berbayar Rp 5.000 Sekali Jalan