PT Perusahaan Gas Negara Tbk berupaya merealisasikan rencana Presiden Joko Widodo menurunkan harga gas industri. Semua opsi atau pilihan akan dikaji.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN siap menjalankan program pemerintah untuk menurunkan harga gas bagi industri sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Manajemen mempertimbangkan semua opsi yang dimungkinkan untuk menurunkan harga gas bagi industri.
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso Soewarto, dalam jumpa pers seusai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Selasa (21/1/2020), di Jakarta, menyatakan, PGN mendukung pemerintah menerapkan Perpres No 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi agar sektor industri berkembang dan kompetitif.
”(Rencana) yang strategis adalah mengupayakan harga gas sesuai harapan pemerintah. Lalu menjalankan proyek-proyek investasi terutama pembangunan jaringan gas yang sudah menjadi mandat sebesar 10 juta jaringan gas sampai 2024,” kata Gigih.
Ia melanjutkan, PGN mempertimbangkan ketiga opsi yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga gas bagi sektor industri 6 dollar AS per MMBTU (juta metrik british thermal unit). Untuk opsi pengurangan bagian negara, hal itu bergantung pada kebijakan pemerintah dan SKK Migas. Adapun setiap harga gas di hulu sudah memuat bagian negara 2,2 dollar AS per MMBTU.
Terkait kebijakan penetapan alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO), PGN memerlukan kebijakan tersebut untuk melaksanakan program pemerintah. PGN telah menghitung, kebutuhan industri yang perlu mendapat insentif sesuai Perpres No 40/2016 sebesar 320 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari).
”Harapannya dapat dipenuhi dari pemberian alokasi khusus atau DMO dengan harga khusus. Dengan kepastian ini, suplai kepada industri akan bisa kita pastikan diterima dengan harga sesuai willingness to pay daripada kemampuan mereka untuk membayar,” ujar Gigih.
Menurut dia, opsi impor dapat dilakukan untuk mendapatkan harga gas yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang atau kesempatan untuk impor dalam rangka mendapatkan harga khusus untuk industri tertentu.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Redy Ferryanto menambahkan, untuk program 10 juta jaringan gas sampai dengan 2024, tahun ini ditargetkan sebanyak 700.000 sambungan. Target tersebut terdiri dari 266.000 yang didanai APBN dan sisanya adalah program dari PGN.
Direktur Keuangan PGN Arie Nobielta Kaban mengatakan, kebutuhan pendanaan PGN pada 2020 berkisar 500 juta dollar AS sampai dengan 700 juta dollar AS. Sampai saat ini, pihaknya belum memastikan sumber pendanaan karena masih akan menyeleksi usulan-usulan investasi, baik dari PGN maupun anak usaha.
”Tentu kita akan mencari sumber-sumber pendanaan yang paling murah dan efisien,” kata Arie.
Dalam RUPSLB tersebut, Arcandra Tahar ditunjuk sebagai Komisaris Utama PGN menggantikan IGN Wiratmaja Puja. Sebelum dipilih menjadi Komisaris Utama, Arcandra Tahar menjabat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Arcandra berharap agar potensi di PGN, baik di sektor infrastruktur gas maupun anak usaha, terutama di sisi hulu, dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan juga pemegang saham.
”Sebagai orang baru, mohon dukungan seluruh direksi, semoga kita bisa bekerja sama agar lebih baik dari yang selama ini sudah baik. Saya juga meminta dukungan kepada komisaris yang masih menjabat untuk PGN yang lebih baik ke depan,” kata Arcandra.