Direksi Garuda Indonesia Susun Pakta Integritas demi Tegaknya Profesionalisme
Direksi dan komisaris baru PT Garuda Indonesia menjanjikan angin perubahan. Mereka berupaya menegakkan profesionalisme dengan menyiapkan pakta integritas untuk semua karyawan.
Oleh
MARIA PASCHALIA JUDITH JUSTIARI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dalam rangka menegakkan tata kelola korporasi yang baik atau good corporate governance, jajaran manajemen Garuda Indonesia sepakat membuat pakta integritas. Pakta ini diharapkan bisa meningkatkan penegakan profesionalisme dalam korporasi.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menyatakan, jajaran direksi telah menyepakati penyusunan pakta integritas semalam. ”Pakta integritas ini juga menyebutkan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dari atasan ke bawahan,” katanya dalam acara bincang-bincang di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Pakta integritas itu merupakan salah satu usaha konkret untuk memisahkan kepentingan pribadi dengan urusan korporasi. Irfan berharap, penegakan pakta integritas ini akan menimbulkan persepsi publik yang baik terhadap Garuda Indonesia.
Irfan menyatakan, perbaikan citra dan persepsi publik terhadap Garuda Indonesia dimulai dengan contoh tindakan di tingkat jajaran direksi. ”Kami akan follow up dengan aturan-aturan main yang menegaskan kejadian (pelanggaran tata kelola korporasi yang baik) tak terjadi lagi,” ujarnya.
Terkait persepsi publik dan citra perusahaan, dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf meminta manajemen memperhatikan isu di media sosial, terutama yang menyangkut Garuda Indonesia. ”Media sosial itu pengaduan publik. Kita akan kedepankan keterbukaan,” ucapnya.
Sebelumnya, Garuda Indonesia terkena kasus penyelundupan motor bekas Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton. Pemerhati masalah penerbangan dari Ikatan Alumni Jerman sekaligus mantan Regional Sales Director Airbus Jerman, Henry Tedjadharma, menilai, tindakan itu melanggar good corporate governance (GCG) karena menyalahgunakan wewenang jabatan di korporasi untuk kepentingan pribadi.
Henry menyatakan, prinsip GCG terdiri dari keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. GCG juga mengedepankan nilai-nilai moral. ”GCG merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi pimpinan perusahaan dalam pakta integritasnya,” katanya.
Garuda Indonesia diharapkan juga mengembangkan lini bisnis di luar tiket penumpang sebagai sumber pendapatan. Irfan menyatakan, perusahaan kini menjajaki proporsi antara tingkat keterisian penumpang dan kargo bagasi dalam satu kali penerbangan.
Selain itu, Irfan juga akan mengambil peluang kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). Sebagai contoh, jika ada penyelenggaraan MICE di Bali, Garuda Indonesia akan menawarkan paket penerbangan ke Labuan Bajo atau destinasi wisata lain.
Secara operasional, Irfan berencana menyewa jasa negosiator dan konsultan untuk mendapatkan perusahaan leasing yang lebih merah. Dia menilai, aspek leasing memiliki kontribusi besar terhadap operasionalisasi maskapai selain biaya avtur.
Paparan publik Garuda Indonesia pada triwulan III-2019 mencatat, total biaya operasional maskapai mencapai 1,175 miliar dollar AS. Adapun nilai pos rental atau leasing pada biaya operasional tersebut mencapai 310,4 juta dolar AS.
Sementara itu, Presiden Direktur Aviatory Indonesia Ziva Narendra menilai, Garuda Indonesia mesti mengembangkan bisnis ke lini-lini yang tidak menambah beban utang korporasi. Sebaliknya, Garuda Indonesia harus mencari potensi-potensi bisnis yang mengurangi beban utang.
Dokumen paparan publik yang sama menyebutkan, total liabilitas Garuda Indonesia mencapai 3,505 miliar dollar AS pada triwulan III-2019. Angka ini turun 2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
Ziva menyatakan, pengembangan bisnis Garuda Indonesia dapat berupa perpaduan dari layanan penerbangan di darat (ground services), kerja sama dengan perhotelan, serta katering dan lounge. Pengembangan bisnis kargo juga berpotensi asalkan korporasi siap memasang harga yang kompetitif.