Menhub: Garuda Indonesia Perlu Bersinergi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memulai kembali babak baru pasca-penunjukan Irfan Setiaputra sebagai direktur utama. Berbagai persoalan, termasuk manajerial, mesti dituntaskan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Pesawat Garuda Indonesia bersiap mendarat di landas pacu ke-3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo, Kamis (23/1/2020). Dengan adanya landas pacu ke-3 yang berukuran 3.000 x 60 meter ini, pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta bisa meningkat dari semula 81 pergerakan pesawat per jam menjadi 114 pergerakan pesawat per jam baik lepas landas maupun pendaratan.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan bertemu dengan jajaran komisaris dan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada hari Jumat (24/1/2020) ini. Pemerintah akan menyampaikan harapan pemerintah sekaligus mengetahui rencana manajemen yang baru ke depan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik terpilihnya jajaran komisaris dan direksi Garuda Indonesia yang baru. Sebagai regulator di sektor penerbangan sipil, Kementerian Perhubungan akan segera bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia yang baru.

Budi Karya Sumadi, Kamis (23/1/2020), di Jakarta, menyatakan, jajaran direksi dan komisaris yang baru terpilih memiliki kapasitas. Bagi Kemenhub, yang langsung terkait adalah adalah direktur menangani keselamatan, perawatan, dan operasi.

”Saya lihat untuk masalah teknis Garuda Indonesia itu tidak ada masalah. Bahkan, Garuda itu mencapai on time performance nomor 1 di dunia yang juga karena (beroperasinya) runway 3 Bandara Soekarno-Hatta. Salah satunya karena itu,” kata Budi Karya.

Baca juga : RUPSLB Tunjuk Irfan Setiaputra sebagai Dirut Garuda Indonesia

Menurut Budi Karya, persoalan yang mesti diselesaikan manajemen Garuda Indonesia adalah terkait manajerial. Terlebih, setelah adanya kasus pada masa lalu. Sejalan dengan itu, Garuda Indonesia mesti memastikan tata kelola perusahaan yang baik di masa mendatang.

persoalan yang mesti diselesaikan manajemen Garuda Indonesia adalah terkait dengan manajerial.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (21/1/2020), di Jakarta.

Salah satu yang hendak dibicarakan, kata Budi Karya, adalah tentang harga tiket pesawat. Berikutnya adalah membicarakan sinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya di dunia penerbangan. Selain itu, pemerintah berharap agar Garuda Indonesia juga dapat bersinergi dengan program pemerintah, seperti mendorong pariwisata.

”Di satu sisi kita mendukung Garuda, tetapi di sisi lain Garuda perlu memberikan ruang kepada pemangku kepentingan yang lain untuk dapat menjadikan Garuda sebagai partner,” ujar Budi Karya.

Mengenai harga tiket, menurut Budi, Garuda Indonesia sudah memiliki cara yang baik. Dengan tingkat keterisian rata-rata 70 persen, sebesar 30 persen sisanya yang tidak terisi dapat dijual jauh-jauh hari atau tiga bulan sebelumnya dengan harga tertentu.

Sebelumnya, pemegang saham Garuda Indonesia dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2020), memutuskan Triawan Munaf menjabat sebagai komisaris utama dan Irfan Setiaputra sebagai direktur utama.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero), sekaligus mantan Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol (kiri), didampingi Direktur Keuangan Garuda dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil RUPSLB Garuda di Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2020). RUPSLB mengesahkan Triawan S Munaf sebagai Komisaris Utama dan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda yang baru.

Terkait penunjukan dirinya, Irfan menyatakan akan fokus menangani masalah tingginya harga tiket pesawat dua tahun terakhir. Salah satu caranya adalah dengan berkolaborasi dengan perusahaan lain (Kompas.id, 23/1/2020).

Sementara itu, Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Jauwena berpandangan, persaingan maskapai sebenarnya bukan pada tarif, melainkan pada layanan yang diberikan. Dengan demikian, tercipta suasana yang kondusif sekaligus tidak merugikan moda transportasi yang lain, seperti kapal laut dan kereta.

”Kami tidak ingin ada musuh dan tidak ingin ada perang tarif seperti sebelumnya. Kami ingin semua tetap hidup semua tetap sehat,” kata Jefferson. (NAD)