logo Kompas.id
EkonomiKepastian Regulasi dan...
Iklan

Kepastian Regulasi dan Transparansi Perpajakan Jadi Sorotan

Perkumpulan perusahaan Jepang menilai arah "omnibus law" sudah tepat. Namun, mereka memberi sorotan, yakni soal kepastian regulasi dan transparansi perpajakan. Mereka memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah.

Oleh
ARIS PRASETYO / KARINA ISNA IRAWAN
· 3 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/EmAyXH9XfK99fcXPop0fsVHyzGg=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F8ff2c7c7-11f1-4b6f-85b1-9b47a2ccdc4e_jpg.jpg
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh foto bersama di sela-sela berunjuk rasa menolak ”Omnibus Law” RUU Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Perkumpulan perusahaan Jepang yang tergabung dalam The Jakarta Japan Club menilai arah undang-undang sapu jagat atau omnibus law yang disiapkan Pemerintah Indonesia sudah tepat. Namun,  mereka memberikan catatan perbaikan bidang ekonomi pada periode kedua Presiden Joko Widodo, yakni soal kepastian regulasi dan transparansi perpajakan.

Presiden The Jakarta Japan Club (JJC), Kanji Tojo di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, pihaknya belum bisa mengomentari lebih jauh lantaran draf omnibus law belum resmi menjadi undang-undang. Namun, ia menilai bahwa arah hukum saput jagat secara umum sudah tepat.

Editor:
Mukhamad Kurniawan
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000