Indonesia Perlu Badan Usaha Milik Rakyat

Tanri Abeng: Swasta sudah maju luar biasa. BUMN juga sudah maju. Saya mempunyai konsep bernama Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang dapat dikembangkan di Indonesia.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Konsumen membantu menyalurkan susu sapi perah yang telah didinginkan ke drum penampung di instalasi Persusuan Koperasi Unit Desa (KUD) Cepogo, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (7/10/2019). Setiap hari sedikitnya 11.000 liter susu sapi perah disetor peternak ke tempat itu. Setelah difilter dan didinginkan, sekitar 1.200 liter di antaranya dijual langsung ke konsumen dan sisanya disetor ke pabrik pengolahan minuman susu.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah perlu menggagas pembentukan badan usaha milik rakyat. Hal ini penting guna merestrukturisasi koperasi usaha kecil dan menengah dan mensinergikannya dengan swasta dan badan usaha milik negara.

Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dalam Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan, Tanri Abeng, Senin (10/2/2020), mengatakan, pengembangan ekonomi inklusif dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Ada tiga pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila, yakni swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan koperasi.

"Swasta sudah maju luar biasa. BUMN juga sudah maju. Saya mempunyai konsep bernama Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang dapat dikembangkan di Indonesia," kata Tanri usai  bertemu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta.

Swasta sudah maju luar biasa. BUMN juga sudah maju. Saya mempunyai konsep bernama Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang dapat dikembangkan di Indonesia.

Menurut Tanri, melalui konsep BUMR tersebut pelaku usaha berskala kecil, yang berjumlah total puluhan juta unit secara nasional, diwadahi dalam koperasi terlebih dahulu. Koperasi-koperasi itu bernaung di bawah BUMR, sehingga bisa berskala sama dengan korporasi lain.

Setelah memiliki skala ekonomi tersebut maka akan terjadi peningkatan produktivitas. Kualitas dan efisiensi pun terjaga.

"BUMR tersebut juga dapat bekerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya, baik BUMN maupun swasta, yang besar," ujarnya.

Tanri menuturkan salah satu langkah awal yang dapat segera dimulai adalah melalui jalinan sinergi dengan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan. Ini tentu membutuhkan aliansi antara beberapa menteri atau lembaga lain, seperti Menkop UKM, Menteri BUMN, dan Badan Pertanahan Nasional karena mungkin terkait alokasi tanah.

Menanggapi hal itu, Teten Masduki mengatakan, ada upaya pemerataan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, yakni melalui reforma agraria dan perhutanan sosial. Upaya itulah yang paling memungkinkan terjadinya konsolidasi yang melibatkan petani.

"Ini yang paling mungkin kita konsolidasikan menjadi korporatisasi petani dengan BUMN pangan dan maritim. Kami akan koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang," kata dia.

Baca juga : Fokus pada Kesejahteraan Petani

KOMPAS/SUCIPTO

Nelayan di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kalimantan Timur, sedang memberi makan ikan-ikannya di dalam keramba, Rabu (27/11/2019). Masyarakat di tepi Danau Semayang itu harus bersiasat "menabung" ikan di keramba sebab pendangkalan sungai dan banjir yang jarang terjadi membuat ikan sulit didapat.

Acuan produk UKM

Sementara, Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa mengemukakan, Sarinah telah meningkatkan kolaborasi dengan Kemenkop UKM dalam mendukung UKM Indonesia. Hal ini sejalan semangat Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Sarinah sebagai etalase produk-produk UKM Indonesia.

Sarinah membutuhkan data produk UKM, seperti kerajinan, mode, dan produk makanan minuman yang tersebar di seluruh Indonesia. "Saat ini, Sarinah juga mengekspor produk-produk UKM agar tidak hanya bermain di area domestik tapi juga melangkah ke global," kata dia.

Saat ini, Sarinah juga mengekspor produk-produk UKM agar tidak hanya bermain di area domestik tapi juga melangkah ke global.

Baca juga : Sarinah dan Harapan Presiden Soekarno

Menurut Gusti, komposisi produk UKM di Sarinah, Thamrin, Jakarta, saat ini sekitar 70 persen. Sementara itu komposisi gerai-gerai Sarinah di bandara dan hotel sepenuhnya sudah diisi produk UKM.

"Margin yang kami terima dari UKM kurang lebih Rp 80 miliar. Itu rata-rata bagian 20 persen. Artinya, secara akumulatif, kami di Sarinah menjual produk-produk UKM sekitar Rp 400 miliar setahun," kata Gusti Ngurah.

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Pengunjung melihat produk kerajinan yang telah dikurasi yang ditawarkan dalam program "From Local Go Global" di Sarinah Plaza, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Veronica Br Simanungkalit mengatakan, pemerintah telah terlibat dalam kolaborasi itu dengan berfokus pada produksi dan produk. Hal itu mencakup aspek kualitas, konsistensi mutu, dan kontinuitas produk sesuai pasar.

"Ke depan, kami akan mencoba membuat Sarinah menjadi acuan tren produk UKM," kata Veronica.