Presiden Tugaskan Enam BUMN Karya Ikut Membangun

Presiden Joko Widodo menugaskan enam BUMN karya untuk ikut membangun ibukota negara baru di Kalimantan Timur. Area penugasannya terutama untuk klaster inti, yakni bangunan pemerintahan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo menyaksikan pesawat yang mendarat di runway atau landasan pacu ke-3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang barus saja diresmikan, Kamis (23/1/20). Dengan adanya runway ke-3 yang berukuran 3000 x 60 meter ini, pergerakan pesawat di Bandara Soetta bisa meningkat dari semula 81 pergerakan pesawat per jam menjadi 114 pergerakan pesawat per jam baik lepas landas (take off) maupun pendaratan (landing). Pada kesempatan itu, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo  menugaskan enam Badan Usaha Milik Negara  karya untuk ikut membangun ibukota negara baru di Kalimantan Timur. Area penugasannya terutama untuk klaster inti, yakni bangunan pemerintahan.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi, sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman kepada pers, seusai menerima  para direktur utama enam BUMN bidang karya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/02/2020). Keenam BUMN karya yang dimaksud meliputi PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Jasa Marga.

Mendampingi Presiden dalam kesempatan itu adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Baca Juga: Imajinasi Kota Politik

”Pada intinya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada enam BUMN karya yang telah bersama-sama melakukan pembangunan infrastruktur pada periode pertama sekaligus mengharapkan mereka untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur tahap kedua. Selain itu, Presiden juga meminta supaya enam BUMN karya itu  ikut dalam pembangunan infrastruktur ibukota negara yang baru,” kata Fadjroel.

”Pada intinya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada enam BUMN karya yang telah bersama-sama melakukan pembangunan infrastruktur pada periode pertama sekaligus mengharapkan mereka untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur tahap kedua. Selain itu, Presiden juga meminta supaya enam BUMN karya itu  ikut dalam pembangunan infrastruktur ibukota negara yang baru”

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Deretan pembangunan rumah baru yang memasuki penyelesaian tahap akhir di kawasan Sindang Jaya, Tangerang, Banten, Sabtu (3/8/2019). Telah terbatasnya tanah di ibukota menyebabkan para pengembang mencari lahan di daerah pinggiran, dekat dengan akses gerbang tol menjadi salah satu penarik minat bagi calon pembeli.

Pembangunan ibukota negara baru di Kalimantan Timur sedianya melibatkan berbagai pihak. Di antaranya adalah BUMN dan swasta. Penugasan kepada enam BUMN karya tersebut, menurut Fadjroel, terutama untuk pembangunan klaster pemerintahan yang seluruh anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Nanti pada saatnya akan ada penugasan dari Presiden kepada BUMN karya. Sekarang masih belum. Tadi para direktur utama baru diundang,” kata Fadjroel.

Dalam pertemuan, masih menurut Fadjroel, Presiden Jokowi antara lain bertanya tentang lama pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang lalu untuk gambaran kecepatan pembangunan ibukota negara baru. Di antaranya adalah Bandara Banjarmasin yang memakan waktu 11 bulan. Ini dinilai Presiden Jokowi relatif cepat.

Pembangunan ibukota negara baru di Kalimantan Timur adalah megaproyek. Semuanya akan dibangun dari nol. Oleh sebab itu, akan terdapat banyak sekali pembagian kerja. Terkait penugasan kepada enam BUMN karya, menurut Fadjroel, akan ditentukan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR.

Sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya, Fadjroel menyatakan, BUMN karya telah memiliki pengalaman membangun infrastruktur dengan target ketat dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, pihaknya optimistis bahwa BUMN karya mampu melanjutkan pembangunan infrastruktur pada periode pemerintahan Presiden Jokowi kedua ini ditambah penugasan pembangunan ibukota negara yang baru.

”Kalau dari perspektif pemerintah, kami ini tukang. Kami menjalankan tugas sebagai tukangnya pemerintah. Kami siap. Dengan pengalaman lima tahun sebelumnya, BUMN karya percaya diri mampu membangun infrastruktur dengan cepat dan berkualitas,” kata Fadrjoel.

Mengutip Erick, Fadjroel menegaskan agar semua BUMN karya menjalankan tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) sebaik-baiknya. ”Supaya dalam pengerjaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, di Adhi Karya, ukurannya kami sudah sangat baik GCG-nya,” kata Fadjroel.

RUU IKN sudah selesai

Kepala Badan Perencaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, pekan lalu telah melaporkan perkembangan Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara yang baru. Intinya, drafnya sudah selesai dibuat, mencakup 30 pasal.

Kepada wartawan usai menghadap Presiden, Suharso mengatakan, pemerintah sedianya akan mengirim undang-undang tersebut ke DPR pada pekan ini. Ia berharap pembahasan antara pemerintah dan DPR bisa berlangsung lancar.

”Cuma 30 pasal. Garis besarnya antara lain adalah soal persiapan, pengelolaan, dan strukturnya,” kata Suharso.

”Cuma 30 pasal. Garis besarnya antara lain adalah soal persiapan, pengelolaan, dan strukturnya”

KOMPAS/DEBORA LAKSMI I

Bendungan Manggar di Kota Balikpapan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kota Balikpapan. Volumenya mencapai 14,20 juta meter kubiknya. Debitnya mencapai 1.200 liter per detik.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019) silam. Targetnya, ibukota negara mulai efektif pindah ke Kalimantan Timur mulai 2024.

Tahun 2019 dan 2020, pemerintah akan menuntaskan kajian dan dasar hukumnya. Selanjutnya, pembangunan fisik untuk tahap pertama, yakni kompleks inti atau distrik pemerintahan berikut sarana-prasarana pendukungnya, akan mulai dilakukan akhir 2020 sampai dengan 2024.

Total anggaran yang diperlukan untuk pemindahan ibukota negara sampai dengan tahap pertama tersebut lebih-kurang Rp 466 triliun.  Rencananya, 19 persen bersumber dari APBN dengan sumber dana dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibukota baru maupun DKI Jakarta. Lainnya akan bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Mulai 2019 sampai dengan 2020 adalah fase persiapan. Ini antara lain mencakup penyusunan sekaligus penyelesaian rencana induk, desain kawasan, desain bangunan, desain urban, sampai dengan sejumlah perundang-undangan yang diperlukan.

Adapun pembangunan infrastruktur tahap pertama, yakni areal inti khusus komplek perkantoran kementerian dan lembaga negara berikut sarana dan prasarana pendukungnya, akan dimulai akhir 2020. Target selesai adalah 2024. Di tahun 2024 itu juga, operasional sebagian kantor pemerintah dan lembaga negara sudah bisa berpindah.

KOMPAS/SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayyed al-Nahyan di Istana Kepresidenan Qasr al-Watan, Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1/2020) petang hingga malam waktu setempat. Selain kerja sama investasi dan bidang lain, keduanya sempat menyinggung situasi terkini di kawasan Timur Tengah.

Kantor Kepresiden dan istana negara sudah pindah pada 2024. Sebagian kantor kementerian dan lembaga negara juga sudah akan ada yang pindah, termasuk DPR. Lembaga yudikatif segera menyusul kemudian.

Baca Juga: Bangun Kepercayaan, Presiden Libatkan Tokoh Dunia

Untuk distrik pemerintahan dibutuhkan lahan seluas 4.000-6.000 hektar. Adapun lahan seluas 40.000 hektar dicadangkan untuk wilayah ibukota negara secara keseluruhan. Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 hektar saja.

"Pemerintah menyiapkan total lahan seluas 180.000 hektar. Selain untuk antisipasi perluasan areal ibukota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung termasuk kawasan hijau"

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan total lahan seluas 180.000 hektar. Selain untuk antisipasi perluasan areal ibukota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung termasuk kawasan hijau.

Pembangunan infrastruktur ibukota baru, sebagimana pernah disampaikan Basuki, menerapkan sistem tiga klaster. Klaster pertama adalah desain kawasan yang akan diselesaikan tahun ini. Klater kedua adalah pembangunan prasarana dasar seperti  jalan, saluran air bersih, dan drainase, termasuk bendungan dan sumber baku air untuk melayani kebutuhan ibukota negara. Klaster ketiga adalah desain dan pembangunan gedung dan perkantoran. Ini dimulai pada pertengahan 2020.

KOMPAS/SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayyed al-Nahyan di Istana Kepresidenan Qasr al-Watan, Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1/2020) petang hingga malam waktu setempat. Selain kerja sama investasi dan bidang lain, keduanya sempat menyinggung situasi terkini di kawasan Timur Tengah.