Investasi Hijau Bisa Untungkan Perusahaan Besar dan Warga Lokal
Investasi yang ramah lingkungan berpeluang memperbesar keterlibatan masyarakat lokal. Model investasi ini dapat menguntungkan perusahaan besar sekaligus warga setempat.
Oleh
FAJAR RAMADHAN
·4 menit baca
SORONG, KOMPAS — Investasi yang berkelanjutan membuka peluang keuntungan perusahaan besar dan juga warga lokal. Karena itu, pemerintah memperbesar keterlibatan masyarakat lokal dalam program investasi hijau di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Adapun salah satu target penerapan investasi hijau ini ditujukan pada pengembangan kawasan wisata Raja Ampat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Indonesia tidak sekadar mendorong investasi hijau di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat lokal harus turut menjadi bagian dalam program ini.
”Saya tidak ingin ada pesan bahwa Indonesia hanya investasi yang besar-besar saja. Kita juga akan berbicara usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Luhut dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau di Sorong, Papua Barat, Kamis (27/2/2020).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanosoedibjo.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal hadir mewakili tuan rumah. Pertemuan tersebut juga dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari pelaku bisnis, pemerintah daerah, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil.
Luhut menambahkan, kurangnya peran masyarakat lokal salah satunya terlihat dalam pengelolaan pariwisata di Raja Ampat. Para pemandu wisata bawah laut di Raja Ampat didominasi penyelam asing ketimbang penyelam lokal. Dalam hal ini, Luhut mendorong pemerintah daerah untuk memberikan penguatan kapasitas bagi masyarakat.
”Kepada Gubernur Papua Barat, kita harus membuat target agar 80 persen warga harus menjadi penyelam di sana. Kita harus menyusun tabel waktu untuk mencapai itu. Bupati dan gubernur harus bekerja sama,” lanjutnya.
Hal yang sama disampaikan Luhut kepada Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. Menurut Luhut, masyarakat harus diberdayakan dalam pembangunan bendungan di Membramo, Papua. Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah akan mengagendakan pertemuan tingkat tinggi serupa di Papua tahun depan.
Luhut menambahkan, pendidikan menjadi modal penting dalam penguatan kapasitas masyarakat tersebut. Ia berharap, politeknik-politeknik yang ada di Papua dan Papua Barat mampu menghasilkan lulusan yang memiliki spesialisasi pada bidang yang menjadi komoditas lokal.
”Saya berharap, pendidikan mampu menghasilkan spesialis-spesialis kakao, pala, atau sagu. Apalagi (perkebunan) sagu di sini ada 4 juta hektar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut menegaskan kembali kebijakan pemerintah dalam moratorium kelapa sawit di daratan Papua. Sebab, pengembangan kelapa sawit hanya menguntungkan perusahaan besar, sedangkan masyarakat lokal belum tentu diuntungkan.
Luhut berharap, konsep investasi hijau yang akan diterapkan di Papua dan Papua Barat ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat sekaligus ramah lingkungan. Konsep investasi hijau dalam tahap awal akan menyasar aktivitas investasi pada hasil pertanian dan perikanan yang berpotensi diekspor dan sektor ekowisata. ”Komoditas yang akan dikembangkan seperti tanaman kopi, pala, kakao, dan rumput laut,” ujarnya.
Dominggus mengatakan, pemerintah daerah telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di Papua Barat. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk wujudkan komitmen tersebut.
Salah satunya dengan menyelenggarakan konferensi internasional keanekaragaman hayati dan ekowisata pada 7-10 Oktober 2018. Konferensi tersebut kemudian menghasilkan Deklarasi Manokwari yang menjadi pedoman pembangun berkelanjutan.
”Pemprov Papua Barat telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan 70 persen tutupan hutan. Proteksi hutan menjadi pedoman penting dalam mewujudkan pembangun berkelanjutan,” katanya.
Menurut dia, Papua Barat sangat terbuka untuk masuknya investasi pembangunan berkelanjutan. Sebagai gambaran, pada 2018, kontribusi dari sektor pertanian, perikanan, dan perhutanan pada produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku Papua Barat mencapai Rp 8,32 triliun atau 10,46 persen dari total.
Dominggus berharap, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat Papua Barat dapat terus dipererat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perhutanan, perikanan, dan pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah. ”Pelatihan kapasitas kelompok petani tentang kegiatan produksi adalah salah satu tindakan untuk mendukung hal tersebut,” ucapnya.
Bahlil mengatakan, kualitas SDM masyarakat lokal Papua dan Papua Barat tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja, semangat bertarung mereka yang harus terus didorong. Menurut dia, masyarakat harus rela bekerja keras untuk membangun daerahnya. ”Kalau pintar, pasti orang-orang Papua pintar-pintar. Hanya saja, mereka cepat bosan dan cepat puas. Pola itu yang harus diubah,” ujarnya.