Strategi Pengentasan Kemiskinan Dievaluasi

Kompas/AGUS SUSANTO

Anak-anak bermain layang-layang di bantaran Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/2/2020). Minimnya ketersediaan data dan informasi terkait persebaran penduduk berpotensi memunculkan sejumlah persoalan antara lain kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah mulai mengevaluasi strategi pengentasan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan akan lebih difokuskan pada warga dengan kemiskinan ekstrem yang jumlahnya masih sekitar 9,9 juta jiwa.

Untuk kepentingan itu, Rabu (4/3/2020) kemarin, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas khusus membahas strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin beserta sejumlah menteri dan kepala lembaga itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan dari 11,22 persen di tahun 2015 menjadi 9,22 persen pada September 2019 merupakan capaian yang sangat baik.

Baca Juga: Investasi Belum Sepenuhnya Mengubah Potret Kemiskinan di Kalbar

Akan tetapi, Jokowi mengingatkan bahwa pekerjaan rumah untuk mengentaskan kemiskinan belum selesai. Pasalnya sampai saat ini masih ada 24,7 juta penduduk yang harus dientaskan dari kemiskinan. Sebanyak 9,9 juta jiwa diantaranya, bahkan, masuk kategori sangat miskin atau kemiskinan ekstrem.

"Karena itu saya minta untuk kerja lebih fokus lagi, untuk menyasar penduduk sangat miskin. Berdasarkan standar angka kemiskinan dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini 9,9 juta jiwa atau 3,371 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita harus fokus menangani 9,9 juta jiwa ini," kata Jokowi.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Seorang anak makan nasi putih di perumahan eks pengungsi Timor Timur di Oebelo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat (14/2/2020). Hidup di bawah garis kemiskinan menyebabkan gizi anak tidak terpenuhi.

"Karena itu saya minta untuk kerja lebih fokus lagi, untuk menyasar penduduk sangat miskin. Berdasarkan standar angka kemiskinan dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini 9,9 juta jiwa atau 3,371 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita harus fokus menangani 9,9 juta jiwa ini"

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan pendataan nama dan alamat penduduk sangat miskin, sehingga program-program pengentasan kemiskinan tidak salah sasaran.

Lebih jauh Jokowi juga mengingatkan agar strategi pengentasan kemiskinan dapat benar-benar terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Harus ada kejelasan pembagian kerja di sejumlah kementerian dan lembaga dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Kebijakan Pengendalian Harga Beras Turut Sebabkan Kemiskinan di Perdesaan

Seusai rapat, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menjelaskan, selain validasi data kemiskinan, pemerintah juga akan memprioritaskan masyarakat sangat miskin sebagai penerima program-program pengentasan kemiskinan.

"Akan ada prioritas bantuan yaitu di KIP (kartu Indonesia pintar), PKH (program keluarga harapan), dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tapi yang lain juga tetap”

"Akan ada priorotas bantuan yaitu di KIP (kartu Indonesia pintar), PKH (program keluarga harapan), dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tapi yang lain juga tetap,” ujarnya.

Tak hanya itu menurut  Menteri Sosial Juliari P Batubara, Presiden Jokowi juga telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengevaluasi program bantuan sosial yang berbentuk subsidi barang. Evaluasi dilakukan untuk memastikan efeketivitas program subsidi tersebut.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Hunian semi permanen memenuhi tepian sisi Timur Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (16/1/2020). Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari jumlah penduduk. Angka tersebut lebih rendah 0,19 persen dibandingkan periode Maret 2019.