Penyaluran Dana Bergulir Diharapkan Rp 1 Triliun

Pelaku usaha mikro dan kecil di sektor kelautan dan perikanan jadi sasaran kredit atau dana bergulir. Pinjaman itu menetapkan bunga 3 persen per tahun.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Rombongan Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru memantau tambak udang organik di Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Kamis (20/2/2020). Budidaya udang windu secara organik akan terus dikembangkan dan direplikasi secara luas di Kotabaru.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan menargetkan tambahan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dan kecil sebesar Rp 725 miliar pada tahun ini. Dana bergulir itu diprioritaskan untuk sektor produktif, seperti perikanan tangkap,  budidaya, dan pengolahan ikan.

Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) Syarif Syahrial mengemukakan, penyaluran dana bergulir diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mampu mengakses kredit usaha rakyat (KUR). Pada 2019, dana kelolaan yang telah disalurkan Rp 409,5 miliar.

”Dengan tambahan pembiayaan Rp 725 miliar, total realisasi penyaluran diharapkan bisa tembus Rp 1 triliun pada tahun ini,” katanya di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Pinjaman yang disalurkan BLU-LPMUKP mengenakan suku bunga 3 persen per tahun atau lebih rendah dari suku bunga KUR sebesar 7 persen. Suku bunga kredit itu diturunkan dari tahun lalu yang sebesar 6 persen per tahun. Adapun tenor pinjaman berkisar 2-5 tahun.

Menurut Syahrial, saat ini pengajuan pinjaman sudah bisa diajukan perorangan ataupun kelompok. Besaran pinjaman untuk perorangan maksimum Rp 50 juta dengan salah satu persyaratan utama belum tersentuh KUR dan belum pernah mendapat alokasi kredit perbankan. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan perbankan, antara lain untuk penyaluran dana pinjaman, penyimpanan dokumen akad, dan penentuan risiko kredit.

Adapun seleksi penyaluran kredit akan dilakukan oleh tenaga pendamping

BLU-LPMUKP yang tersebar di 340 kabupaten/kota pesisir. Pihaknya akan fokus untuk pembiayaan sektor-sektor produktif, seperti perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan ikan. Pola itu berbeda dengan alokasi KUR yang didominasi sektor perdagangan dan pemasaran.

”Kami akan cek apakah dia (nasabah) sudah dapat kredit program lain atau belum. Hal ini akan terlihat dari transaksi keuangan,” katanya.

Penyaluran dana pinjaman bergulir dari BLU-LPMUKP belum maksimal. Pada 2018, realisasi pinjaman sebesar Rp 333,41 miliar. Hingga saat ini, rasio kredit bermasalah (NPL) berkisar 2-3 persen.

Kompas/Priyombodo

Pekerja memilah ikan berdasarkan ukurannya saat bongkar muatan ikan dari KM Bintang Makmur di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (10/9/2019). Pada Januari-April 2019, produksi perikanan sebanyak 6,55 juta ton, yang meliputi perikanan tangkap 1,9 juta ton dan perikanan budidaya 4,65 juta ton. Pencapaian itu baru 16 persen dari target produksi perikanan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, akhir pekan lalu, meminta penyerapan dana BLU-LPMUKP bisa ditingkatkan menjadi Rp 1,3 triliun pada tahun ini. Badan layanan umum itu diharapkan menjadi jembatan pembiayaan bagi pembudidaya, nelayan, pelaku pengolahan, dan petambak garam yang sulit terakses KUR. Nantinya, nasabah pelaku usaha mikro wajib dibina agar ”naik kelas” dan bisa mengakses KUR.

”(Dana kelolaan) ini hanya payung cadangan kalau (pelaku usaha) enggak mampu dapat KUR. Namun, kami akan terus tangani agar ke depan mereka bisa mengakses KUR,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah akan terus mendorong penyerapan KUR di sektor kelautan dan perikanan. Hingga 2019, penyerapan KUR perikanan dan kelautan masih sangat rendah, yakni sekitar Rp 2,5 triliun.

Kompas/Priyombodo

Pekerja membongkar muatan ikan dari KM Bintang Makmur di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (10/9/2019). Pada Januari-April 2019, produksi perikanan sebanyak 6,55 juta ton, yang meliputi perikanan tangkap 1,9 juta ton dan perikanan budidaya 4,65 juta ton. Pencapaian itu baru 16 persen dari target produksi perikanan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Cirebon Budi Laksana mengemukakan, pihaknya belum mendapat sosialisasi terkait penurunan suku bunga kredit dana bergulir. Saat suku bunga kredit dinaikkan menjadi 6 persen per tahun, banyak kelompok nelayan yang mengundurkan diri.

”Ke depan, diharapkan pembiayaan yang didorong untuk pemberdayaan  nelayan jangan sampai malah mempersulit,” katanya. (LKT)