Peran utama pemerintah adalah melindungi kesejahteraan rakyatnya. Yang paling krusial saat ini adalah perlindungan rakyat di tengah keadaan darurat penyebaran wabah Covid-19.
Oleh
Hendriyo Widi
·3 menit baca
Ketika wabah penyakit yang disebabkan virus korona baru merebak, sejumlah negara memprioritaskan keselamatan manusia. Kesehatan yang paling utama. Negara-negara itu tak sekadar memantau di pintu-pintu masuk utama negara, tetapi juga memobilisasi dana hingga ke daerah-daerah.
Pemerintah China dan Korea Selatan mengalokasikan anggaran untuk dibelanjakan di daerah, terutama untuk memobilisasi klinik dan tenaga-tenaga medis di daerah-daerah terdampak dan berpotensi terdampak. Kedua negara itu juga mengalokasikan dana jaring pengaman sosial. Tujuannya mengantisipasi penurunan daya beli kelas menengah ke bawah yang dirumahkan sementara akibat penutupan sejumlah pabrik.
China bahkan mempercepat pembayaran tunjangan asuransi pengangguran. Sementara Korea Selatan meningkatkan tunjangan pencari kerja untuk dewasa muda dan memperluasnya untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. China telah menyiapkan dana 110,48 miliar yuan atau sekitar 16 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, 71,43 miliar yuan telah digunakan hingga pekan pertama Maret 2020.
Korea Selatan telah mengajukan tambahan anggaran 9,8 miliar dollar AS ke parlemen untuk penanganan medis wabah Covid-19 dan meredam efekķ rembetannya ke sektor ketenagakerjaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Peran kunci pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19 adalah pada manusia. Prioritas anggaran terbesar untuk menangani warga yang terduga atau terinfeksi Covid-19 dan memperketat pemantauan pintu-pintu masuk utama. Sembari itu, ruang uji sampel spesimen dan pelacakan orang-orang yang berelasi intens dengan pasien terinfeksi Covid-19 diperluas.
Jaring pengaman
Bagaimana dengan Indonesia? Tahun ini pemerintah merencanakan belanja APBN Rp 2.540,4 triliun. Dua di antara sejumlah komponen utama belanja itu untuk kesehatan Rp 132 triliun dan perlindungan sosial Rp 372,5 triliun. Dari keseluruhan belanja kesehatan, pagu untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun ini Rp 57,4 triliun. Hingga akhir Januari, realisasi belanja Kemenkes baru Rp 4,5 triliun atau 7,8 persen dari pagu. Untuk penanganan Covid-19, Kementerian Keuangan siap menambah anggaran.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan stimulus untuk mengantisipasi dampak rambatan Covid-19 di bidang ekonomi sebesar Rp 10,3 triliun, terutama di bidang pariwisata. Dari jumlah itu, Kementerian Sosial menerima Rp 4,5 triliun untuk menambah dana batuan sosial (bansos) bagi 15,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Mulai Maret ini, setiap KPM akan mendapat tambahan Rp 50.000 per bulan, sehingga dana bansos yang diterima meningkat dari Rp 150.000 per KPM per bulan jadi Rp 200.000 per KPM per bulan.
Dana itu bisa meringankan beban masyarakat miskin. Mereka, terutama yang bermata pencaharian sebagai buruh, membutuhkan dana itu guna menyambung hidup. Apalagi saat ini mereka berpotensi kehilangan pekerjaan atau sebagian waktu bekerja untuk sementara karena sejumlah industri mengurangi produksi.
Kebutuhan ”wong cilik”, setidaknya hingga Juli nanti, diperkirakan cukup besar.
Mereka membutuhkan dana untuk Lebaran dan berbagai keperluan pendidikan di tahun ajaran baru. Jika jaring pengaman sosial tidak disiapkan dengan baik, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang produk domestik bruto terbesar bisa semakin tertekan.
Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional mengingatkan, peran utama pemerintah adalah melindungi kesejahteraan rakyatnya. Yang paling krusial saat ini adalah perlindungan rakyat di tengah keadaan darurat penyebaran wabah Covid-19.
Mereka yang paling terpukul tidak boleh bangkrut dan kehilangan mata pencaharian karena bukan kesalahan mereka. Sebuah restoran yang dioperasikan keluarga di sebuah negara yang bergantung pada pariwisata atau karyawan sebuah pabrik yang ditutup akan memerlukan dukungan untuk menghadapi krisis. Sekali lagi, manusia adalah yang utama.