Kementerian ESDM Sesuaikan Anggaran, Perjalanan Dinas Tak Mendesak Ditiadakan

Kementerian ESDM menyesuaikan kembali anggaran pemerintah tahun ini terkait timbulnya dampak Covid-19. Pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tak terganggu.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas dari perwakilan PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Gas Negara mengunjungi proyek instalasi jaringan pipa di Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2019). Tersedianya infrastruktur jaringan gas tersebut nantinya untuk memenuhi kebutuhan bagi industri, rumah tangga, dan pembangkit listrik.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyesuaikan anggaran terkait dampak wabah Covid-19. Perjalanan dinas yang dianggap tak mendesak ditiadakan. Selain itu, kementerian juga menerapkan kebijakan bagi pegawai untuk bekerja di rumah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama pada Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, Kementerian ESDM tengah mengevaluasi kembali anggaran di kementerian untuk dialihkan pada kegiatan penanganan wabah Covid-19. Kegiatan di luar lapangan dikurangi untuk sementara sembari menunggu situasi kembali normal.

”Kami semua prihatin dengan situasi seperti ini. Kami juga mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah meluasnya penyebaran virus. Staf dipersilakan bekerja di rumah secara terbatas untuk unit tertentu,” ujar Agung, Senin (16/3/2020), di Jakarta.

Kegiatan di luar lapangan dikurangi untuk sementara sembari menunggu situasi kembali normal.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengakui, ada beberapa perjalanan dinas ke luar kota yang dibatalkan. Alasannya adalah untuk meminimalkan dampak gangguan wabah Covid-19. Bahkan, tak semua tamu bisa harus diterima atau ditemui.

”Kendati ada pembatasan atau pengurangan, kami tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pasokan listrik, tidak boleh terganggu,” ucap Rida.

Baca juga: BUMN Tak Tutup Layanan, Anggaran Kementerian/Lembaga Direalokasi

Disinggung mengenai dampak pembangunan pembangkit listrik, Rida mengemukakan, Kementerian ESDM tengah mendata proyek mana saya yang tenaga kerjanya ataupun impor alat yang didatangkan dari China. Namun, tak semua proyek pembangkit mengimpor alat produksi dari China. Negara selain China sebagai negara asal impor dalam proyek pembangkit listrik di Indonesia adalah Korea Selatan atau Eropa.

”Semua sedang didata. Memang ujung-ujungnya bisa terjadi penundaan pengerjaan proyek. Tentu pemerintah tidak bisa ngotot agar suatu proyek bisa selesai sesuai jadwal di tengah situasi seperti ini,” kata Rida.

Semua sedang didata. Memang ujung-ujungnya bisa terjadi penundaan pengerjaan proyek.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

PLTU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW di Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tahun ini, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran Rp 9,7 triliun yang terbagi untuk anggaran belanja publik Rp 6,08 triliun, belanja aparatur Rp 1,98 triliun, dan belanja nonfisik sebesar Rp 1,6 triliun. Anggaran tahun ini lebih tinggi dari realisasi anggaran 2019 yang sebesar Rp 5,17 triliun.

Baca juga: Pasokan Energi Dipastikan Aman

Anggaran Rp 9,7 triliun tersebut antara lain untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 266.000 sambungan, pemberian bantuan alat konversi BBM ke gas untuk nelayan sebanyak 50.000 paket, serta alat konversi minyak tanah ke gas sebanyak 522.000 paket. Tahun ini pula pemerintah menargetkan pembuatan 1.000 titik sumur bor air tanah.

SUMBER: KEMENTERIAN ESDM

Bauran energi primer pembangkit listrik PLN sampai triwulan III-2019.