Pemerintah menyiapkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 diutamakan.
Oleh
AGE/JUD/CAS/VIO/IGA/BRO/ETA/REN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembiayaan untuk menjamin layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat akan diprioritaskan pemerintah. Pemerintah juga akan menyokong masyarakat yang terancam kehilangan nafkah karena dirumahkan atau dipecat.
Sektor yang terdampak pandemi Covid-19 juga akan mendapat stimulus dari pemerintah. Pemerintah memastikan pasokan dan harga bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan di tengah penurunan daya beli masyarakat, dengan mempertimbangkan situasi masyarakat yang menjaga jarak.
”Namun, perlu disiapkan benar-benar rumusan kebijakannya seperti apa agar efektif dalam pelaksanaannya,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Stimulus tambahan di bidang ekonomi diarahkan untuk sektor-sektor yang terdampak, tetapi belum tercakup dalam stimulus sebelumnya. Pemerintah mengarahkan dua stimulus sebelumnya untuk industri pariwisata, perdagangan, dan manufaktur.
”Terkait situasi menjaga jarak, fokus kami pada urusan ketersediaan dan harga bahan pangan pokok. Namun, detailnya masih dibicarakan. Kami sedang menghitung dampak ekonomi serta kebutuhan dukungan anggarannya, termasuk apakah kita masih punya ruang fiskal untuk itu,” ujarnya.
Dalam rapat terbatas lewat telekonferensi, Senin (16/3), Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merealokasi anggaran untuk difokuskan pada pembiayaan penanganan Covid-19.
Sementara Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri berpendapat, politik anggaran pemerintah harus diprioritaskan untuk dua hal. Pertama, mitigasi penyebaran Covid-19 melalui pembangunan fasilitas kesehatan darurat bagi masyarakat serta mencukupi kebutuhan tenaga medis. Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggerakkan konsumsi domestik serta melindungi masyarakat yang terancam kehilangan pendapatan.
Saat ini, pemutusan hubungan kerja (PHK) membayangi sektor yang kena pukulan kuat pandemi Covid-19, di antaranya pariwisata dan manufaktur.
Menurut Yose, pemerintah perlu menerbitkan stimulus untuk melindungi pekerja yang dirumahkan tanpa bayaran dan yang di-PHK. ”Pemerintah harus melihat dari sisi lain, bagaimana caranya konsumsi dan belanja lebih murah, misalnya lewat pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau bantuan tunai langsung ke masyarakat yang tidak mampu,” katanya.
Pemerintah perlu menerbitkan stimulus untuk melindungi pekerja yang dirumahkan tanpa bayaran dan yang di-PHK.
Konsumsi masyarakat menopang 56,62 persen pertumbuhan ekonomi RI pada 2019 yang sebesar 5,02 persen.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menjelaskan, untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok menengah ke bawah, pemerintah menyalurkan dua bentuk bantuan, yakni bantuan pangan nontunai (BPNT) dan percepatan penyaluran dana bantuan sosial. Alokasi BPNT naik dari Rp 150.000 per bulan menjadi Rp 200.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Agustus 2020.
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, pemerintah mempercepat pencairan dana bantuan sosial untuk program keluarga harapan (PKH) tahap II, dari semula April menjadi Maret. Pencairan dana semula dijadwalkan Januari, April, Juli, dan Oktober.
Berdasarkan data Kementerian Sosial per 10 Maret 2020, dana bantuan sosial PKH yang sudah dicairkan Kementerian Keuangan Rp 7,014 triliun.
Belum cukup
Namun, bantuan untuk menjaga daya beli saja masih tak cukup melindungi pendapatan masyarakat kelompok menengah ke bawah dan membantu mencegah penularan Covid-19.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna, berpendapat, kebijakan pemerintah belum menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah, baik untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 maupun dampak negatif ekonomi akibat Covid-19.
Menurut dia, pemerintah mesti mempertimbangkan kehilangan sumber pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak bisa berproduksi. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberi bantuan langsung berupa kebutuhan dasar dan pokok agar kelompok masyarakat menengah ke bawah dapat bertahan.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berpendapat, kebijakan bekerja dan belajar dari rumah berdampak pada pelaku UMKM yang mengandalkan karyawan dan siswa-siswi sekolah sebagai target pasarnya. Berdasarkan laporan yang ia terima, omzet UMKM tersebut turun 40 persen.
Upaya menjaga daya beli itu berhadapan dengan harga sejumlah bahan pokok yang naik di akibat pasokan yang menipis. Di Bandar Lampung, harga gula pasir di toko ritel Rp 16.000 per kilogram (kg). Padahal, harga acuan pembelian di tingkat konsumen Rp 12.500 per kg.
Alex, pedagang di Pasar Serpong, Tangerang Selatan, Banten, menuturkan, harga bawang bombai yang semula Rp 26.000 per kg naik menjadi Rp 100.000 per kg dalam 10 hari terakhir. Stok pun terbatas.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati menjelaskan, operasi pasar digelar untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat dengan harga terjangkau.