Penutupan Kantor Dinilai Paling Efektif Cegah Penyebaran Covid-19

Pemerintah diminta tidak setengah-setengah membuat kebijakan guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Apabila pemerintah tidak tegas dan masyarakat tidak disiplin, penyebaran akan berlanjut, ekonomi pun kian terdampak.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para pekerja berjalan menuju stasiun commuter line di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, saat jam pulang kerja, Rabu (18/3/2020).

Menutup kantor dan meminta karyawan bekerja di rumah, tak terkecuali bagi sektor informal, seharusnya menjadi pilihan yang benar-benar ditaati setiap perusahaan. Begitupun pemerintah, seharusnya bukan lagi mengimbau, melainkan mewajibkan.

Memang akan menjadi pil pahit bagi kondisi sosial ekonomi Indonesia, tetapi ini adalah realita yang harus dihadapi. Jika tidak ada ketegasan dari pemerintah dan kedisiplinan dari masyarakat, tentu rantai penyebaran wabah severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 penyebab coronavirus disease (Covid-19) akan terus berlanjut.

Pemikiran ini disampaikan Peneliti Intitute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra PG Talattov, saat dihubungi Kompas, Minggu (22/3/2020). Menurut dia, apabila pemerintah setengah-setengah mengambil kebijakan, tentu keberhasilan memerangi Covid-19 tidak akan maksimal dan berimplikasi lebih buruk bagi perekonomian.

Pasalnya, masih ada perusahaan yang mewajibkan karyawannya tetap masuk dan bekerja normal sesuai jam kantor. Philipus Randy (24), karyawan swasta di salah satu perusahaan otomotif di Jakarta, termasuk karyawan yang tidak mendapat kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas Damkar menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2020).

”Saya juga bingung kenapa sampai sekarang tidak ada pengumuman soal WFH, karyawan tetap masuk sesuai jam kantor, bahkan enggak ada shift. Mungkin karena sistemnya pabrik, jadi kalau produksi berhenti, pasti berdampak bagi perusahaan,” ujar Randy.

Warga Kota Bogor ini pun tetap memilih pulang saat akhir pekan karena ingin bertemu keluarga. Sebagai upaya mitigasi, ia menggunakan layanan transportasi daring untuk pulang dari Jakarta. Setelah sampai rumah pun, ia langsung mandi dan berganti pakaian.

”Ngeri kalau naik transportasi umum, apalagi kereta commuter line. Ya, semoga pemerintah bisa lebih tegas membuat kebijakan terkait pembatasan kegiatan di luar rumah agar penyebaran Covid-19 bisa benar-benar terputus,” kata Randy.

Baca juga: Tanggap Darurat Covid-19, Perusahaan Diminta Liburkan Karyawan

Tak hanya Randy, Naisa Aqila (23), pegawai negeri sipil di Jakarta, pun mengalami hal serupa. Satu kali dalam seminggu ia tetap harus masuk kantor.

Kompas/AGUS SUSANTO

Calon penumpang mengaktifkan aplikasi ojek online di depan Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan membatasi layanan angkutan umum di wilayah DKI Jakarta, yaitu MRT, transjakarta, dan LRT, untuk mengurangi persebaran Covid-19.

Naisa pun memilih menggunakan layanan transportasi daring untuk sampai ke kantornya guna memitigasi risiko penularan Covid-19. Selama dua minggu WFH, berarti ia sudah masuk ke kantor dua kali.

”Khawatir sih (tetap harus masuk kantor), tetapi kemarin sudah disemprot disinfektan dan kantor juga orangnya lebih sedikit, semoga aman,” kata Naisa.

Tegas dan disiplin

Lockdown, kata Abra, akan menjadi keputusan yang dilematis. Namun, pemerintah harus realistis melihat fakta pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat setiap hari.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kasus Covid-19 pertama kali diumumkan di Indonesia pada 2 Maret 2020 dengan dua kasus. Kasus terus bertambah, hingga saat ini mencapai 450 kasus.

Menurut dia, harus segera ada keputusan dari pemerintah pusat untuk menutup Jakarta. Dengan demikian, masyarakat sekitar, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, termasuk masyarakat dari kota-kota lain, akan secara otomatis mengikuti kebijakan tersebut.

Baca juga: Indonesia Tak Akan Resesi meski Ekonomi Jakarta Dihentikan demi Tangani Covid-19

Pertimbangan penutupan, kata Abra, juga harus diiringi dengan persiapan langkah antisipatif terhadap dampak sosial ekonomi ke masyarakat. Secara khusus, pemerintah harus menjamin bantuan sosial bagi masyarakat pra- sejahtera.

Kompas/Wawan H Prabowo

Imbauan bagi masyarakat agar tetap di rumah untuk mencegah penularan virus korona atau Covid-19 sepertinya belum bisa sepenuhnya diterapkan. Masih banyak sejumlah tempat yang tetap padat aktivitas seperti yang ditemui di kawasan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (21/3/2020).

”Pemerintah jangan khawatir kekurangan anggaran dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Masyarakat kita ini, kan, masyarakat yang gotong royong yang dengan sendirinya juga banyak menggerakkan crowdfunding,” kata Abra.

Keputusan lockdown pun sudah ditempuh negara-negara lain dan menghasilkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Salah satunya, saat Pemerintah China langsung memutuskan penutupan Kota Wuhan, Provinsi Hubei, pada 23 Januari 2020.

Melansir artikel The Guardian berjudul ”China’s Coronavirus Lockdown Strategy: Brutal but Effective”, meski keputusan lockdown awalnya diragukan,  dalam waktu dua bulan, penutupan kota Wuhan mulai menunjukkan hasil. Sebagai pusat pandemi Covid-19, untuk pertama kali, Wuhan tidak melaporkan adanya kasus domestik baru sejak 19 Maret 2020.

Baca juga: Menjaga Jarak Sosial, antara Ada dan Tiada

Apabila pemerintah pusat tegas melakukan penutupan Jakarta dan masyarakat disiplin mengikuti keputusan pemerintah untuk berdiam diri di rumah,  laju penyebaran Covid-19 diyakini dapat dihentikan. Dengan demikian, kesehatan masyarakat akan berangsur pulih seiring dengan perekonomian Indonesia.