Pembatasan Jangan Sampai Hambat Logistik

Pembatasan sosial skala besar diharapkan tidak menghambat proses distribusi barang.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas sekuriti melintas di depan pintu timur Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2020). Perumda Pasar Jaya menutup sementara Pasar Tanah Abang Blok A, Blok B, dan Blok F yang merupakan pusat grosir pakaian dan garmen mulai 27 Maret hingga 5 April mendatang. Penutupan dilakukan untuk mengurangi kerumunan warga di ruang publik dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Hanya Pasar Tanah Abang Blok G yang masih buka sementara dengan jam terbatas karena berjualan bahan pangan.

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial berskala besar diharapkan tidak menghambat arus logistik. Sebab, logistik sangat diperlukan untuk memastikan distribusi barang antarwilayah.

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi menyampaikan, pemerintah berkomitmen  pembatasan sosial berskala besar untuk membatasi pergerakan manusia, tetapi  tidak menghambat logistik. Oleh karena itu, penyelenggara jasa pengiriman   berharap arus distribusi barang tetap terjaga dan beroperasi normal.

”Kami berharap angkutan logistik tetap berjalan normal,” ujar Feriadi, yang juga Presiden Direktur PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Karantina Perlu Jaminan Logistik

Feriadi menambahkan, saat ini JNE menghentikan sementara layanan premium logistik JNE, yakni layanan ”YES” untuk beberapa kota tujuan karena akses bandar udara ditutup. Perusahaan harus menyesuaikan karena akses bandara tutup dan jumlah penerbangan berkurang. ”Sepanjang ada moda transportasi angkutan lainnya, penutupan layanan premium untuk beberapa kota tujuan tidak mengganggu logistik,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana lengang terlihat di Mal Ciputra, Jakarta Barat, Jumat (20/3/2020). Penurunan jumlah pengunjung terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dampak dari pandemi Covid-19. Beberapa pengelola pusat perbelanjaan juga mengurangi jam operasional mal. Memasuki libur akhir pekan, warga diharapkan tetap membatasi aktivitas di ruang publik atau tetap berada di rumah.

Tepat sasaran

Terkait stimulus yang digulirkan pemerintah, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Stefanus Ridwan berharap pemerintah memiliki data pekerja informal dan pekerja kontrak yang akurat untuk memastikan stimulus segera terlaksana dan tepat sasaran.

”Mekanisme stimulus perlu diperjelas,” katanya.

Pemerintah diharapkan memiliki data pekerja informal dan pekerja kontrak yang akurat.

Di sektor pusat perbelanjaan, ada banyak pekerja kontrak atau alih daya yang rentan secara ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Pekerja alih daya ini rata-rata memiliki pendapatan di bawah upah minimum provinsi meskipun mendapatkan insentif harian. Dengan kondisi perekonomian yang melemah dan kinerja pusat belanja yang lesu, insentif tersebut dipangkas.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida mengemukakan, relaksasi perpajakan terkait Covid-19 belum menyentuh industri properti. Sebanyak 70 persen dari 6.500 anggota REI merupakan pengembang rumah menengah-bawah. Relaksasi kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan penambahan subsidi selisih bunga diharapkan segera terlaksana.